Kategori: Pers Release

Oleh Haiyun Nisa, S. Psi, M.Psi, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada dan Staf Pengajar Prodi Psikologi Universitas Syiah Kuala

Awpf.or.id | Publik Aceh bahkan nasional dikejutkan dengan banyaknya berita tentang kekerasan seksual pada anak, bahkan muncul gerakan dari masyarakat agar pemerintah memperhatikan secara serius kondisi Aceh yang masuk pada fase darurat kekerasan seksual.

Data yang disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTD PPA) Aceh mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan hingga September 2021 adalah 697 kasus (https://www.liputan6.com/regional/read/4734733/697-perempuan-di-aceh-alami-kekerasan-seksual-ppa-sebut-banyak-yang-ditutupi), sementara YLBHI-LBH Banda Aceh menyampaikan bahwa sepanjang Januari-September 2021, terjadi 355 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh (https://www.liputan6.com/regional/read/4708302/setiap-18-jam-45-menit-satu-anak-di-aceh-jadi-korban-kekerasan-seksual).

Data yang disebutkan menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan seksual pada anak tentunya memerlukan perhatian yang serius.

Sayangnya, kita baru berkoar-koar pada saat munculnya laporan kasus dan setelah itu redup kembali. Kekerasan seksual pada anak teridentifikasi terjadi di semua tingkat masyarakat di seluruh dunia terutama di negara berkembang, artinya kekerasan seksual tidak mengenal kasta, ras, status sosial ekonomi, jenis kelamin dan lainnya.
Penulis pernah menangani pelaku kekerasan seksual yang berusia anak remaja yang melakukan kekerasan pada anak dengan jenis kelamin yang sama, karena menurut mereka definisi kekerasan seksual adalah yang terjadi pada orang dengan jenis kelamin berbeda.

Hal ini menunjukkan bahwa remaja tidak paham dengan kekerasan seksual, bahkan mereka menganggap bahwa itu hanyalah candaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Veenema, dkk (2015) menujukkan bahwa terdapat empat fokus tentang kekerasan seksual pada anak yaitu sulitnya melakukan asesmen yang akurat, adanya hambatan dalam pelaporan, adanya hambatan untuk mencapai keadilan, dan munculnya persepsi yang keliru tentang kekerasan seksual sebagai fenomena baru.

Empat tema ini hendaknya menjadi perhatian bahwa ada banyak PR yang harus dilakukan. Asesmen yang akurat tentunya ditentukan oleh para professional, meliputi pendamping, aparat penegak hukum dan lainnya. Hal ini menjadi tugas penting untuk meningkatkan kapasitas para professional agar mampu melakukan tugasnya dengan benar.

Permasalahan kekerasan seksual bukanlah masalah individu, namun menjadi masalah sosial yang bersifat sistemik.
Artinya, upaya penanganan permasalahan kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada korban/penyintas, namun ada banyak faktor yang perlu diperhatikan, karena sifatnya sangat komprehensif.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan individu, baik fisik, psikologis, dan sosial.

Selain itu kekerasan seksual yang terjadi pada anak juga berdampak pada lingkungan keluarga dan sosial. Kekerasan seksual pada anak tentunya begitu menarik perhatian. Banyak dari kita yang memberikan komentar-komentar dan rekomendasi yang harus dilakukan oleh para pihak, tak lupa pula ada yang menyalahkan hal-hal tersebut sebagai penyebab terjadi kekerasan seksual, misalnya handphone, internet dan sebagainya.

Upaya hanya mencari kesalahan tentunya tidak akan memberikan kontribusi apapun, sehingga kita lupa hal-hal apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk intervensi permasalahan kekerasan seksual pada anak?

Berbagai upaya pastinya telah dilakukan oleh para pihak, seperti memberikan pendampingan, penguatan kepada penyintas dan keluarganya, memberikan edukasi, hingga berupaya untuk menentukan hukuman apa yang tepat bagi pelaku sehingga dapat memiminalisir dampak panjang kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Namun, dalam tulisan ini, penulis berupaya untuk memberikan informasi hal-hal yang dapat dilakukan terkait kekerasan seksual pada anak yang dapat dilakukan jangka pendek dan jangka panjang.

Solusi yang ditawarkan tentunya akan sangat tergantung pada kondisi anak, namun kita dapat berupaya untuk mengurangi berbagai dampak negatif penyintas kekerasan agar dapat berkembang dengan baik. Upaya jangka pendek Seluruh komponen masyarakat bertanggung jawab terhadap permasalahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak penyintas maupun anak pelaku.

Lalu bagaimana upaya yang bisa dilakukan baik sebagai upaya kuratif maupun preventif?

1. Bagi korban/penyintas:
Berikan ruang bagi penyintas untuk memahami apa yang dialami; berikan kesempatan untuk bercerita; hindarkan menjadikan penyintas sebagai objek publikasi media; hindarkan mengajukan pertanyaan secara berulang terhadap peristiwa yang terjadi.

Jika kita ingin berempati terhadap penyintas, kita juga dapat memberikan dukungan kepada keluarga agar mampu juga mendukung anak melewati peristiwa negatif tersebut. Berbagai kondisi yang membuat anak tidak nyaman juga dapat memengaruhi keterangan anak dalam proses hukum karena secara psikologis, aspek kognitif/kemampuan berpikir anak belum mampu untuk melakukan analisa denganbaik.

2. Bagi orang tua penyintas:
Orang tua hendaknya tidak menyalahkan anak , namun berikan dukungan kepada anak penyintas untuk berani menyampaikan cerita sebenarnya, namun tidak mendesak anak. Hal ini menjadi penting, karena pada umumnya pelaku kekerasan adalah orang terdekat yang menyebabkan penyintas merasa ketakutan untuk bercerita. Orang tua perlu bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan tersebut, jika orang tua membutuhkan bantuan psikologis, maka dapat mencari bantuan dari lembaga layanan.

3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat
Lingkungan sosial yang mengetahui terjadinya kekerasan seksual perlu bersikap bijak, tidak mengucilkan penyintas dan keluargnya, namun perlu memberikan dukungan positif. Bentuk dukungan positif yang diberikan adalah dengan tidak menjadikan kasus penyintas sebagai objek pembicaraan dan diskusi.Lalu bagaimana sebenarnya peran masyarakat untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak ?

Masyarakat perlu peka dengan kondisi sekitar, umumnya kita tidak berani menegur jika kita melihat sepasang remaja duduk berdua di atas kendaraan bermotor, atau duduk di tempat sepi, padahal kita dapat mencegah agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang. Bagi orang tua juga memiliki tugas untuk senantiasa memantau aktivitas anak, Upaya jangka panjang

1. Bagi orang tua
Penting sekali bagi orang tua untuk memberikan edukasi yang tepat bagi anak sebagai bentuk perlindungan dari kekerasan seksual. Edukasi ini menjadi penting karena kehidupan saat ini diwarnai dengan teknologi dalam genggaman yang memberikan informasi apapun dalam waktu singkat tanpa diketahui informasi tersebut benar atau tidak. Orang tua merupakan edukator paling tepat, tentunya dengan perilaku orang tua yang tepat juga karena orang tua merupakan model bagi anak.

2. Bagi masyarakat
Masyarakat dan lingkungan sosial berkontribusi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu dengan secara bersama-sama melibatkan anak khususnya remaja dalam berbagai aktivitas sosial keagamaan. Menghidupkan kembali masjid yang ramah anak tentunya memberikan dampak yang signifikan. Saling peduli dengan lingkungan sekitar akan membentuk masyarakat menjadi pihak yang juga bertanggung jawab terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada anak. (*)

Artiel ini Telah Tayang di Serambinews.com dengan Judul : Kekerasan Seksual Pada Anak, Salah Siapa?

AWPF.or.id | Banda Aceh – Aceh womens for Peace Foundation kembali menggelar kegiatan di momentum peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP).

Untuk informasi, pada tanggal 26 November tim AWPF turun menyapa warga binaan yang terletak di Gampong Bineh Blang dan Pantee, Pagar Air, Aceh Besar. Tepatnya hari ini AWPF kembali ke tengah-tengah masyarakat di gampong Ateuk Pahlawan, Banda Aceh. Menariknya, acara diskusi hari ini didominasi kaum muda-mudi yang tinggal di ateuk pahlawan dan sekitarnya.

Direktur Aceh womens for Peace Foundation, Irma Sari SHI dihadapan kaum milenial menyebutkan ada banyak kasus kekerasan sudah terjadi disekitar kita hari ini, kita berkaca kasus kekerasan dan pelecehan seksual beberapa bulan ke belakang kian meningkat dan belum ada tanda penghentiannya sampai hari ini, Ujarnya pada hari senin, (29/11).

“Kaum milenial terus dinodai dengan hal yang tidak wajar. Ini sangatlah berbahaya dan mengancam generasi yang akan datang. Patutnya kita sudah memasuki fasee damai yang sebagaimana cita cita damai yang diimpikan dan digaungkan dalam bingkai MoU Helsingki.”

Irma juga menyebutkan, Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 30 November 2020, tercatat bahwa di sepanjang tahun 2020 ditemukan 162 kasus kekerasan seksual di Provinsi Aceh.

Kita ketahui bersama, Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP Indonesia. Selain itu, Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003) mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral dan moral.

Aturan lain, Khususnya di Provinsi Aceh juga diatur dalam qanun. “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”

Masih Irma, dirinya mengajak kaum muda agar membuka pikiran, menaruh harapan, belajar ilmu pengetahun tentang bahayanya kekererasan terhadap perempuan serta kita pastikan bersama hal kekejaman itu tidak terulang. “hentikan kekerasan seksual di provinsi Aceh, hukum pelaku seberat-beratnya” harus kita suarakan demi tercapainya nilai dan tatanan damai tercapai, Demikian Irma. (*)

Laporan : Aduen Alja

WWW.AWPF.OR.ID | Banda Aceh – Aceh Women’s for Peace Foundation menerima mahasiswa untuk audiensi dari fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Syiah Kuala, Senin (18/10).

Audiensi terhadap respon kasus terhadap perempuan diterima Pihak AWPF di kantornya beralamat di Jalan Belibis, Lorong Kamboja No.14A Ateuk Pahlawan Banda Aceh pukul 10:00 WIB.

Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation, Irma Sari. SHI mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa sosiologi yangs sedang menimba ilmu di USK saat ini. Terimakasih hari ini juga sudah mengunjungi kantor AWPF, mudah-mudahan ini menjadi awal untuk berkelanjutan dalam belajar tentang beberapa pemahaman terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di Aceh saat ini.

“Sebagaimana diketahui bahwa, AWPF Bergerak tahun 2009 hingga saat ini konsen di bidang pendampingan kelompok komunitas di lapangan, peneyadartahuan tentang issue dan solusinya, Peningkatan kapasitas kelompok perempuan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.” Tutur Irma.

Sejak 2009 AWPF bergireliya di Kabupaten Aceh Besar di Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Ingin Jaya. Alhamdulillah keberhasilan yang kita dapatkan sudah lumayan katagori berhasil. Di Tahun 2018 AWPF juga masih komitmen digarda terdepan menerobos wilayah tengah Aceh, Bener Meriah untuk menjemput bagaimana udah respon kasus di lapangan ada apa upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh tokoh setempat, Ujar Irma.

Selain itu, Syafridah,SP selaku manajer Program AWPF juga memperkuat apa yang sudah diuraikan oleh buk Direktur Irma Sari. Apa yang sudah dijelaskan buk direktur, sudah tepat dan respon itu memang harus terus dilakukan guna untuk mencegah memilimalisir kasus yang terjadi.

AWPF juga sudah merancang beberapa prioritas didaerah seperti merancang konsep Rumah Kuat, PERBUP untuk perlindungan perempuan, Rancangan Qanun Gampong untuk Keadilan yang berpihak pada perempuan, Jelas Ida.

Pun demikian, Perwakilan Mahasiswa FISIP USK, Erlisa mengucapkan terimakasih telah menyambut kami dengan baik di lembaga ini, segala hasil ini akan kami komunikasi dengan pihak Prodi terkait tindak lanjut kami untuk progam magang mahasiswa sesuai dengan isu yang sudah di ajukan sebelumnya, Ujar Erlisa. (*)

www.awpf.or.id | Banda Aceh – Dalam rangka momentum Hari Perdamaian Internasional (International Day of Peace), Aceh Womens for Peace Foundation gelar diskusi dengan Pemangku Adat dan Tokoh Agama terkait tentang “Sanksi Adat dan Penghakiman Massa Terhadap Pelanggar Syariat Islam di Aceh” melalui Platform Zoom Meeting, Rabu (22/9).

Acara yang dipandu langsung oleh Direktur Aceh Womens for Peace Foundation (Irma Sari, SHI) ini berlangsung sekitar dua jam dengan menghadirkan narasumber dari MAA Aceh Besar (Tgk.Hasyim Usman) dan Ustad Masrul Aidi, Lc (Pimpinan Dayah Babul Maghfirah).

Sejumlah peserta juga tampak hadir dari unsur Masyarakat Sipil di Aceh dan Nasional juga dari kabupaten kota yang merupakan perwakilan kelompok dampingan AWPF di wilayah Aceh Besar dan Bener Meriah. Menariknya diskusi reguler ini juga dihadiri perwakilan mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Nanggroe Aceh Darussalam serta perwakilan komunitas mitra AWPF lainnya. Tercatat di Google Form Registrasi jumlah peserta yang mendaftar per malam sebelum acara, mencapai 54 orang peserta.

Pemandu Acara sekaligus Direktur AWPF, Irma Sari,SHI kepada Media ini menjelaskan bahwa tujuan diskusi reguler ini guna mendapat wawasan baru dan membedah yang katanya regulasi sudah sesuai dengan kearifan lokal namun sarat masalah masih saja terjadi di bumi Aceh ini.

Hal ini berdasarkan data lapangan, dimana semua pihak belum sepenuhnya menerima aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal qanun jinayat dan sanksi bagi pelanggar syariat di Aceh. Kita juga menilai bahwa qanun ini berat sebelah, dan dalam konteks ini perempuan juga merasa dirugikan dalam sanksi, Jelas Irma.

Merujuk masalah diatas, Kita menghadirkan dua narasumber untuk mengupas dalam perspektif Fiqih dan adat agar kedepannya issue miring ini dapat kembali normal serta mengakomodir berbagai lini.

Dalam penyampaian materi, Tgk Hasyim Usman sepakat melihat konteks yang dibicarakan hari ini oleh AWPF. Dalam narasinya, kita mengutip kalimat “Tapageu Lampoh Ngeun Kawat, Tapageu Nanggroe ngeun Adat” (Kita Lindungi Kebun Dengan Pagar Kawat, Kita Rawat Negeri Melalui Adat), Titahnya.

“Ini bermakna bahwa tidak semua hukum yang akan berguling dimeja hijau akan berbuah hasil manis dan sesuai dengan yang diinginkan, kita selaku bangsa yang kaya adat budaya terlebih Aceh harus lebih mengutamakan adat dan reusam gampong untuk menangani berbagai kasus baik itu pelanggar syariat maupun pelanggaran lainnya.”

Ia beralasan bahwa sesuatu yang akan dijadikan pegangan dan adanya pemangku adat dalam sebuah gampong. Maka gampong akan aman dan kembali pulih kondisi sebagaimana sediakala. Sebaliknya jika hukum sudah sampai kemeja hijau dan reusam gampong kita buang maka akan menjadi tidak harmonis. Pepatah Aceh juga pernah ada ” Menyoe Ta Meuhukom Bak Meja Hijoe, Syedara Hancoe, Hareuta Hana. Menyoe Ta Mehukom Ngeun Hukom Bak Dali Adat, Hareuta Tetap, Syedara Meutamah Na. (Kalau semua kasus diselesaikan melalui peradilan meja hijau, maka persaudaraan hilang harta pun binasa. Kalau hukum berpayung kepada adat, harta tetap saudara bertambah), Ungkap Tgk.Hasyim.

Pun demikian, dalam kajian Fiqih, Pemateri kedua menyampaikan sejauh ini nilai-nilai islam terkait adat ada yang masih dipakai sesuai dengan qaidah hukum dan ada juga yang sudah dipelintirkan.

Padahal, kita melihat Islam yang dibawa Rasulullah sangat santun dan lembut. Ini kita merujuk pada saat tujuan Rasul diutus kemuka bumi “Sesungguhnya Aku (Allah) mengutus seorang Rasul untuk memperbaiki akhlak manusia.”

Kalaulah kita berpedoman pada pola terapan islam yang dibawakan oleh Rasul dan para sahabat sungguh hari ini tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, nah celakanya kita hidup dizaman serba teknologi ini sudah dicampur-adukkan islam dengan modernisasi yang tidak tau arah masa depan kemana, Jelas Ustad Masrul Aidi, Lc dalam paparan materinya.

Ada banyak kasus pelanggar syariat islam di Aceh saat ini yang tidak dihukum sesuai kaidah islam itu sendiri. Dalil contoh hukuman cambuk yang hari ini dipraktekkan di Aceh belum maksimal baik bagi pelaku atau bagi yang melihatnya. Padahal tujuan daripada cambuk untuk memberi efek jera bagi pelaku dan yang menyaksikan harus merasa takut atas kejadian tersebut.

Maka dari itu, kita selaku umat yang harus mengingatkan satu sama lain menjadi kewajiban untuk menegur pemerintah melalui media informasi apasaja, agar kita tidak termasuk orang yang mendukung kebijakan yang salah tersebut.

Karena sebagaimana dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda : Siapa saja diantara kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, jikalau engkau tidak berdaya, maka cegahlah dengan Lisanmu, Jikalau engkau juga tidak sanggup berkata, maka cegahlah dengan hatimu, karena hal tersebut serendah-rendah iman.

“Mudah-mudahan diskusi ini selain untuk menambah wawasan terkait aturan yang mesti diperbaiki dengan memperhatikan segala aspek yang ada, juga bisa menjadi orang yang mencegah kemungkaran yang sudah merajalela didepan mata kita ini, Tutup Ustad Masrul Aidi.Lc.

Untuk diketahui bahwa Hari Perdamaian Dunia Tahun 2021 mengangkat tema “recovering better for an equitable and sustainable world” atau “memulihkan dengan lebih baik dunia yang adil dan berkelanjutan”.

Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari ini sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. (*)

www.awpf.or.id | Banda Aceh – Dalam beberapa hari ini, sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap kaum perempuan kerap terjadi di Aceh. Bahkan, tak sedikit korbannya ialah anak yang masih di bawah umur.

Untuk itu, Aceh Womens For Peace Fondation (AWPF) meminta agar para korban dari kekerasan seksual bisa mendapatkan pendampingan khusus. Mulai dari fisik, mental hingga psikologisnya. Karena mengingat pelaku rata-rata adalah orang terdekat.

“Kalau AWPF konsen untuk korban, kita berfikir bahwa korban itu harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan fisiknya, juga rehabilitasi terhadap korban juga. Apalagi korban ini kan anak di bawah umur,” kata Direktur AWPF, Irma Sari, Rabu (26/5/2021).

Oleh karena itu, Irma berharap agar pemerintah dan pihak terkait bisa segera menuntaskan kasus kekerasan seksual yang sedang marak terjadi di Aceh.

“Kita berharap para pihak harus segera bergerak untuk menuntaskan kekerasan seksual ini di Aceh, karena memang kekerasan seksual ini kejahatan yang sangat luar biasa, bisa menghancurkan generasi anak muda ke depannya,” katanya.

Kemudian, terkait bebasnya pelaku kekerasan seksual di Aceh Besar, pihaknya menilai ada suatu kejanggalan yang terjadi. Sehingga ia berharap bisa diberikan hukuman setimpal bagi pelaku.

“Kita berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya ya, bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya,” sebut Irma. (Rz)

Sumber : Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Pendampingan Khusus

AWPF.OR.ID | BANDA ACEH – Direktur Aceh Womens For Peace Fondation (AWPF), Irma Sari meminta agar pemerintah lebih konsen dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual.

“Kita tentunya sedih, prihatin juga kecewa atas kasus itu. Kita berharap pemerintah itu konsen melihat kasus-kasus ini dengan mengeluarkan kebijakan yang akhirnya sangat konsen terhadap perempuan,” kata Irma kepada Media ini, Senin (5/4).

“Kemudian memberikan anggaran yang maksimal untuk pemulihan atau penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual,” lanjutnya.

Sementara itu, bagi korban, Irma meminta adanya pendampingan yang serius terhadap pemulihan kondisi mentalnya. Sedangkan terhadap pelaku ia berharap bisa diberikan hukuman yang setimpal.

“Kemudian terkait pelaku yang sebagian masih di bawah umur, mungkin bisa juga berpatokan pada uu perlindungan anak di bawah umur, bagaimana hukuman yang tepat diberikan bagi pelaku yg merupakan anak di bawah umur,” sebutnya.

Kemudian, kata Irma, pemerintah harus mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dengan tidak hanya melihat satu sisi dari qanun saja, tetapi juga melihat undang-undang perlindungan anak.

Menurut Irma saat ini krisis moral sangat memprihatinkan melanda Aceh. Hal itu terbukti dari berbagai kasus yang terjadi hampir setiap hari, seperti kasus pemerkosaan terhadap anak maupun kekerasan seksual terhadap perempuan.

“Kita melihat Aceh saat ini dalam keadaan krisis moral, hampir tiap hari adanya terjadi kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, 10 remaja di Langsa merudapaksa seorang anak di bawah umur akibat penyintas terlilit utang dengan salah seorang pelaku. (*)

 

Sumber : Direktur AWPF Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

AWPF.OR.ID| BANDA ACEH – International Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional 2021 diperingati pada hari ini 8 Maret 2021. Hari Perempuan Internasional diperingati untuk menyoroti wanita dan hak-hak mereka.

Mulai awal tahun 1900-an, IWD adalah hari global yang merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan. Hari itu juga menandai seruan untuk bertindak mempercepat kesetaraan perempuan.

Tema International Women’s Day 2021 adalah “Let’s all choose to challenge”.

Kita semua bisa memilih untuk menantang dan menyerukan bias dan ketidaksetaraan gender. Kita semua dapat memilih untuk mencari dan merayakan pencapaian wanita.

Secara kolektif, kita semua dapat membantu menciptakan dunia yang inklusif. Dari tantangan datanglah perubahan, jadi mari kita semua memilih untuk menantang.

Momen memperingati IWD, Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) Irma Sari,SHI menyebutkan moment perjuangan umtuk perempuan dalam pemenuhan hak-haknya.

“Kita melihat masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan khususnya kekerasan seksual yang terjadi di Aceh/kabupaten Bener Meriah yang di dampingi oleh AWPF” Jelas Irma.

Pun demikian, Irma juga mewakili suara Perempuan Aceh berharap ada kebijakan khusus dalam hal ini UU untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu penghukuman yang tepat terhadap pelaku kekerasan seksual (KS) dan pemenuhan hak korban (pemulihan  dan perberdayaan utk korban).

Terakhir, aktivis perempuan berharap pemerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian khusus untuk issue-issue perempuan semisal dialog interaktif dan penganggaran). Melalui peringatan IWD ini, kami juga mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS), Demikian papar Irma. (AA)

 

AWPF.OR.ID| Aceh Besar – 10 Desember 2020 – Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) / Yayasan Perempuan Aceh untuk Perdamaian sebagai Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh yang memiliki perhatian terhadap Hak Azasi Perempuan dan Perdamaian.

AWPF dalam hal ini gelar Diskusi dan nonton bersama dengan kelompok perempuan komunitas dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2020 yang dipusatkan di gampong Bineeh Blang kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Dalam sambutan Pembukaan Diskusi, Irma Sari, SHI berharap kepada perempuan komunitas agar selalu siap menjaga dan merawat perdamaian di lingkungan sekitar, pun demikian merujuk pada tema 16 HAKTP Tahun ini “Gerak Bersama Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan” maka sudah seyogyanya kita sadar dan bangkit secara bersamaan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Irma juga menambahkan, Kegiatan kampanye akbar memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Banda Aceh dan sekitarnya bertujuan menggalang solidaritas masyarakat untuk berkomitmen menolak segala bentuk kekerasan dan membangun gerakan anti kekerasan terhadap perempuan. Demi memperkuat tekanan terhadap pemerintah dalam melaksanakan dan mengupayakan penghapusan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Tambah Direktur AWPF ini.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara AWPF dengan kelompok perempuan komunitas serta didukung juga oleh Depot Air Ahyan RO dan Percetakan Page Grafika.