Regulasi terkait: Advokasi Hak Azasi Perempuan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Download >>

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Perempuan)

Download >>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)

Download >>

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

Download >>

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia 

Download >>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Download >>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Download >>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT)

Download >>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Download >>

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Download >>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Download >>

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Download >>

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Download >>

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Download >>

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Download >>

Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Download >>

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki | Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 15 Agustus 2005

Download >>

Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Download >>

Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Download >>

Qanun No. 06 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Download >>

Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Download >>

Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Download >>

Qanun No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Download >>

Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat

Download >>