AWPF : Tindakan Penghakiman Massa Wajib di Proses Hukum

Awpf.or.id | Banda Aceh – Terkait hebohnya pemberitaan di media social tentang memperlihatkan seorang perempuan yang dipotong rambutnya oleh sejumlah kaum lelaki akibat pencurian di Kabupaten Pidie Jaya, menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai kalangan di Aceh. Jum’at (19/06/2020).

Perlakuan semacam ini terhadap korban sangat tidak wajar dan mengancam kerukunan yang sudah berjalan lama di bumi Seramoe Mekkah ini. Seyogyanya kejadian ini bisa di proses sebagaimana hukum berlaku.

Pantauan media juga banyak aktivis perempuan mengecam tindakan tidak manusiawi tersebut, tidak terkecuali kecaman juga datang dari Aceh Womens for Peace Foundation.

Saat di konfirmasi melalui sambungan handphone, Irma menjelaskan seharusnya kejadian yang memalukan negeri syariat itu tidak boleh ada di Aceh saat ini dan sampai kapanpun, mengingat di Aceh sudah berlakunya hukum Syariat Islam, Jelasnya.

Atas nama kaum perempuan kita mengecam tindakan pelaku yang dapat menimbulkan trauma terhadap korban yang berkepanjangan ini, jikalau ia benar mencuri silahkan saja di proses secara hukum, Negara kita Negara hukum dan semua kita wajib menghormati itu.

Merujuk pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Pasal 20 Ayat 1 disebutkan bahwa perempuan yang menghadapi masalah hukum wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Maka dari itu, Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menangkap pelaku dan di proses secara hukum. Kedua, kita juga meminta untuk memulihkan trauma yang di alami korban tersebut.(*)

 

Sumber :  AWPF : Tindakan Penghakiman Massa Wajib di Proses Hukum


AWPF Kembali Gelar Diskusi Rutin dengan Perempuan Bineh Blang dan Pantee

Awpf.or.id | Jantho – Aceh Womans for Peace Foundation Gelar pertemuan dengan kaum perempuan di Gampong Bineh Blang dan Pantee, Pagar Air Aceh Besar, Selasa (09/06/2020).

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh AWPF untuk peningkatan kapasitas kaum perempuan terkhusus di dua Gampong tersebut yang merupakan wilayah dampingannya yayasan perempuan untuk perdamaian tersebut.

Irma Sari, SHI selaku direktur AWPF menyampaikan rasa syukur dan gembira bisa bertemu dengan perempuan-perempuan di dua Gampong tersebut, pasalnya sudah lebih tiga bulan AWPF tidak melaksanakan kunjungan ke kelompok dampingan disebabkan Pandemi Covid-19 melanda dunia, tidak terkecuali Aceh juga kena dampaknya, Tutur Irma.

“Alhamdulillah hari ini bisa berharap muka setelah sekian lama melakukan komunikasi via Online (Daring), dan perlu di ketahui bersama daerah Aceh besar hari ini sesuai dengan intruksi Gubernur Aceh sudah masuk kedalam Zona Hijau dalam situasi Covid-19.”

Irma juga menambahkan Kehadiran AWPF hari ini juga sama seperti dulu, untuk melihat sejauh mana kelompok binaan AWPF sudah berkembang, dan melakukan pembenahan (Evaluasi) dimana yang menjadi kendala dalam kita merumuskan berbagai macam rutinitas Kelompok baik yang sudah, maupun yang akan datang, Tambah Irma.

Kendati demikian, salah satu perwakilan kelompok, Nella menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada kendala yang didapatkan di lapangan, justru anggota kelompok yang di didampingi oleh AWPF merasa senang dan bahkan sudah ada yang berhasil membuat usaha sendiri berkat ilmu yang didapatkan selama mengikuti diskusi rutin yang dilaksanakan oleh AWPF.

Harapannya, kata Nella kedepan perlu lebih aktif lagi dalam kita menggelar diskusi dan kita tingkatkan kemampuan yang ada dalam diri kita, berani berbicara juga menjadi modal penting untuk kita meraih kesuksesan dimasa yang akan datang, Ucap Nella mengakhiri. (Alja)

SumberAWPF Kembali Gelar Diskusi Rutin dengan Perempuan Bineh Blang dan Pantee


SIARAN PERS : Festival Gampong Dalam Rangka Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

SIARAN PERS

No. 059/AWPF/XII/2017 

Katakan Tidak Pada Kekerasan terhadap perempuan

AWPF Menyelenggarakan Festival Gampong Dalam Rangka Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Aceh Besar, 1 Desember 2017 –Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF)/ Yayasan Perempuan Aceh untuk Perdamaian sebagai Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh yang memiliki perhatian terhadap Hak Azasi Perempuan dan Perdamaian, pada hari Sabtu besok tanggal 2 Desember – 3 Desember 2017 pukul 09.00, akan menyelenggarakan Festival gampong dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2017 yang dipusatkan di gampong Lamsayun kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Continue Reading


10 Alasan Hukuman Kebiri Tidak Efektif Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Foto: Ilustrasi kebiri kimia (Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Siapa pun orang dengan kemanusiaannya akan sedih, berduka, marah dan mengutuk atas kejahatan seksual yang menimpa Yuyun (14). Setiap orang setuju, pelaku pemerkosa dan pembunuh harus dikenakan hukuman berat yang berefek jera. Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pun diwacanakan. Efektifkah?

Berikut 10 alasan mengapa hukuman kebiri tidak efektif bagi pelaku kejahatan seksual:

1. Mana yang Sakit, Mana yang Diobati
Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSJKI), kejahatan seksual terjadi tidak semata-mata dipicu oleh dorongan seksual yang tidak terkendali akibat ketidakseimbangan hormonal. Kejahatan seksualjuga terjadi karena karena gangguan kepribadian antisosial/psikopat, penyalahgunaan zat, gangguan rasa percaya diri, gangguan pengendalian impuls dan gangguan psikis lain. Ini senada dengan pendapat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi). Continue Reading


Suara Perempuan Indonesia Untuk Demokasi yang Damai

Sumber Foto: https://www.matamatapolitik.com/islam-dan-demokrasi-apa-yang-dunia-arab-bisa-pelajari-dari-indonesia/

Kami perempuan Indonesia sebagai warga negara sekaligus ibu, isteri, kakak, saudara, dan anak mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta menghadirkan Pemilihan Umum yang damai, bersih, tertib dan bermartabat demi masa depan bangsa yang lebih baik. Mari kita laksanakan tanggung jawab merawat Indonesia dengan menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing pada tanggal 9 Juli 2014. Pada momen bersejarah ini, setiap anak bangsa punya peran penting untuk membebaskan diri dan seluruh negeri ini dari praktik-praktik curang, ancaman takut dan tindak kekerasan dalam bentuk apapun dan di kubu mana pun.

Kami menghimbau segenap penyelenggara pemilu- KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan- untuk memastikan proses pemilihan yang akuntabel. Kami juga menghimbau aparat keamanan dan ketertiban agar memberikan rasa aman yang nyata bagi setiap warga negara yang besok menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih. Continue Reading


KERTAS POSISI

Draft Kertas Posisi Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) bersama Para Pihak dalam Mendorong Lahirnya Kebijakan dan Program Perubahan Iklim Yang Responsive Gender di Daerah Kabupaten Aceh Besar

Download >>