Mahasiswa USK Audiensi Dengan APWF Terkait Respon Kasus Kekerasan

Laporan : Aduen Alja

WWW.AWPF.OR.ID | Banda Aceh – Aceh Women’s for Peace Foundation menerima mahasiswa untuk audiensi dari fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Syiah Kuala, Senin (18/10).

Audiensi terhadap respon kasus terhadap perempuan diterima Pihak AWPF di kantornya beralamat di Jalan Belibis, Lorong Kamboja No.14A Ateuk Pahlawan Banda Aceh pukul 10:00 WIB.

Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation, Irma Sari. SHI mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa sosiologi yangs sedang menimba ilmu di USK saat ini. Terimakasih hari ini juga sudah mengunjungi kantor AWPF, mudah-mudahan ini menjadi awal untuk berkelanjutan dalam belajar tentang beberapa pemahaman terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di Aceh saat ini.

“Sebagaimana diketahui bahwa, AWPF Bergerak tahun 2009 hingga saat ini konsen di bidang pendampingan kelompok komunitas di lapangan, peneyadartahuan tentang issue dan solusinya, Peningkatan kapasitas kelompok perempuan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.” Tutur Irma.

Sejak 2009 AWPF bergireliya di Kabupaten Aceh Besar di Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Ingin Jaya. Alhamdulillah keberhasilan yang kita dapatkan sudah lumayan katagori berhasil. Di Tahun 2018 AWPF juga masih komitmen digarda terdepan menerobos wilayah tengah Aceh, Bener Meriah untuk menjemput bagaimana udah respon kasus di lapangan ada apa upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh tokoh setempat, Ujar Irma.

Foto Sedang Berlangsungnya Audiensi Pihak AWPF Dengan Mahasiswa USK.(*)

Selain itu, Syafridah,SP selaku manajer Program AWPF juga memperkuat apa yang sudah diuraikan oleh buk Direktur Irma Sari. Apa yang sudah dijelaskan buk direktur, sudah tepat dan respon itu memang harus terus dilakukan guna untuk mencegah memilimalisir kasus yang terjadi.

AWPF juga sudah merancang beberapa prioritas didaerah seperti merancang konsep Rumah Kuat, PERBUP untuk perlindungan perempuan, Rancangan Qanun Gampong untuk Keadilan yang berpihak pada perempuan, Jelas Ida.

Pun demikian, Perwakilan Mahasiswa FISIP USK, Erlisa mengucapkan terimakasih telah menyambut kami dengan baik di lembaga ini, segala hasil ini akan kami komunikasi dengan pihak Prodi terkait tindak lanjut kami untuk progam magang mahasiswa sesuai dengan isu yang sudah di ajukan sebelumnya, Ujar Erlisa. (*)


International Day of Peace, AWPF Gelar Diskusi Tentang Sanksi Adat dan Penghakiman Massa

www.awpf.or.id | Banda Aceh – Dalam rangka momentum Hari Perdamaian Internasional (International Day of Peace), Aceh Womens for Peace Foundation gelar diskusi dengan Pemangku Adat dan Tokoh Agama terkait tentang “Sanksi Adat dan Penghakiman Massa Terhadap Pelanggar Syariat Islam di Aceh” melalui Platform Zoom Meeting, Rabu (22/9).

Acara yang dipandu langsung oleh Direktur Aceh Womens for Peace Foundation (Irma Sari, SHI) ini berlangsung sekitar dua jam dengan menghadirkan narasumber dari MAA Aceh Besar (Tgk.Hasyim Usman) dan Ustad Masrul Aidi, Lc (Pimpinan Dayah Babul Maghfirah).

Sejumlah peserta juga tampak hadir dari unsur Masyarakat Sipil di Aceh dan Nasional juga dari kabupaten kota yang merupakan perwakilan kelompok dampingan AWPF di wilayah Aceh Besar dan Bener Meriah. Menariknya diskusi reguler ini juga dihadiri perwakilan mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Nanggroe Aceh Darussalam serta perwakilan komunitas mitra AWPF lainnya. Tercatat di Google Form Registrasi jumlah peserta yang mendaftar per malam sebelum acara, mencapai 54 orang peserta.

Pemandu Acara sekaligus Direktur AWPF, Irma Sari,SHI kepada Media ini menjelaskan bahwa tujuan diskusi reguler ini guna mendapat wawasan baru dan membedah yang katanya regulasi sudah sesuai dengan kearifan lokal namun sarat masalah masih saja terjadi di bumi Aceh ini.

Hal ini berdasarkan data lapangan, dimana semua pihak belum sepenuhnya menerima aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal qanun jinayat dan sanksi bagi pelanggar syariat di Aceh. Kita juga menilai bahwa qanun ini berat sebelah, dan dalam konteks ini perempuan juga merasa dirugikan dalam sanksi, Jelas Irma.

Merujuk masalah diatas, Kita menghadirkan dua narasumber untuk mengupas dalam perspektif Fiqih dan adat agar kedepannya issue miring ini dapat kembali normal serta mengakomodir berbagai lini.

Dalam penyampaian materi, Tgk Hasyim Usman sepakat melihat konteks yang dibicarakan hari ini oleh AWPF. Dalam narasinya, kita mengutip kalimat “Tapageu Lampoh Ngeun Kawat, Tapageu Nanggroe ngeun Adat” (Kita Lindungi Kebun Dengan Pagar Kawat, Kita Rawat Negeri Melalui Adat), Titahnya.

“Ini bermakna bahwa tidak semua hukum yang akan berguling dimeja hijau akan berbuah hasil manis dan sesuai dengan yang diinginkan, kita selaku bangsa yang kaya adat budaya terlebih Aceh harus lebih mengutamakan adat dan reusam gampong untuk menangani berbagai kasus baik itu pelanggar syariat maupun pelanggaran lainnya.”

Ia beralasan bahwa sesuatu yang akan dijadikan pegangan dan adanya pemangku adat dalam sebuah gampong. Maka gampong akan aman dan kembali pulih kondisi sebagaimana sediakala. Sebaliknya jika hukum sudah sampai kemeja hijau dan reusam gampong kita buang maka akan menjadi tidak harmonis. Pepatah Aceh juga pernah ada ” Menyoe Ta Meuhukom Bak Meja Hijoe, Syedara Hancoe, Hareuta Hana. Menyoe Ta Mehukom Ngeun Hukom Bak Dali Adat, Hareuta Tetap, Syedara Meutamah Na. (Kalau semua kasus diselesaikan melalui peradilan meja hijau, maka persaudaraan hilang harta pun binasa. Kalau hukum berpayung kepada adat, harta tetap saudara bertambah), Ungkap Tgk.Hasyim.

Pun demikian, dalam kajian Fiqih, Pemateri kedua menyampaikan sejauh ini nilai-nilai islam terkait adat ada yang masih dipakai sesuai dengan qaidah hukum dan ada juga yang sudah dipelintirkan.

Padahal, kita melihat Islam yang dibawa Rasulullah sangat santun dan lembut. Ini kita merujuk pada saat tujuan Rasul diutus kemuka bumi “Sesungguhnya Aku (Allah) mengutus seorang Rasul untuk memperbaiki akhlak manusia.”

Kalaulah kita berpedoman pada pola terapan islam yang dibawakan oleh Rasul dan para sahabat sungguh hari ini tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, nah celakanya kita hidup dizaman serba teknologi ini sudah dicampur-adukkan islam dengan modernisasi yang tidak tau arah masa depan kemana, Jelas Ustad Masrul Aidi, Lc dalam paparan materinya.

Ada banyak kasus pelanggar syariat islam di Aceh saat ini yang tidak dihukum sesuai kaidah islam itu sendiri. Dalil contoh hukuman cambuk yang hari ini dipraktekkan di Aceh belum maksimal baik bagi pelaku atau bagi yang melihatnya. Padahal tujuan daripada cambuk untuk memberi efek jera bagi pelaku dan yang menyaksikan harus merasa takut atas kejadian tersebut.

Maka dari itu, kita selaku umat yang harus mengingatkan satu sama lain menjadi kewajiban untuk menegur pemerintah melalui media informasi apasaja, agar kita tidak termasuk orang yang mendukung kebijakan yang salah tersebut.

Karena sebagaimana dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda : Siapa saja diantara kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, jikalau engkau tidak berdaya, maka cegahlah dengan Lisanmu, Jikalau engkau juga tidak sanggup berkata, maka cegahlah dengan hatimu, karena hal tersebut serendah-rendah iman.

“Mudah-mudahan diskusi ini selain untuk menambah wawasan terkait aturan yang mesti diperbaiki dengan memperhatikan segala aspek yang ada, juga bisa menjadi orang yang mencegah kemungkaran yang sudah merajalela didepan mata kita ini, Tutup Ustad Masrul Aidi.Lc.

Untuk diketahui bahwa Hari Perdamaian Dunia Tahun 2021 mengangkat tema “recovering better for an equitable and sustainable world” atau “memulihkan dengan lebih baik dunia yang adil dan berkelanjutan”.

Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari ini sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. (*)


Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Pendampingan Khusus

www.awpf.or.id | Banda Aceh – Dalam beberapa hari ini, sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap kaum perempuan kerap terjadi di Aceh. Bahkan, tak sedikit korbannya ialah anak yang masih di bawah umur.

Untuk itu, Aceh Womens For Peace Fondation (AWPF) meminta agar para korban dari kekerasan seksual bisa mendapatkan pendampingan khusus. Mulai dari fisik, mental hingga psikologisnya. Karena mengingat pelaku rata-rata adalah orang terdekat.

“Kalau AWPF konsen untuk korban, kita berfikir bahwa korban itu harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan fisiknya, juga rehabilitasi terhadap korban juga. Apalagi korban ini kan anak di bawah umur,” kata Direktur AWPF, Irma Sari, Rabu (26/5/2021).

Oleh karena itu, Irma berharap agar pemerintah dan pihak terkait bisa segera menuntaskan kasus kekerasan seksual yang sedang marak terjadi di Aceh.

“Kita berharap para pihak harus segera bergerak untuk menuntaskan kekerasan seksual ini di Aceh, karena memang kekerasan seksual ini kejahatan yang sangat luar biasa, bisa menghancurkan generasi anak muda ke depannya,” katanya.

Kemudian, terkait bebasnya pelaku kekerasan seksual di Aceh Besar, pihaknya menilai ada suatu kejanggalan yang terjadi. Sehingga ia berharap bisa diberikan hukuman setimpal bagi pelaku.

“Kita berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya ya, bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya,” sebut Irma. (Rz)

Sumber : Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Pendampingan Khusus


Direktur AWPF Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

AWPF.OR.ID | BANDA ACEH – Direktur Aceh Womens For Peace Fondation (AWPF), Irma Sari meminta agar pemerintah lebih konsen dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual.

“Kita tentunya sedih, prihatin juga kecewa atas kasus itu. Kita berharap pemerintah itu konsen melihat kasus-kasus ini dengan mengeluarkan kebijakan yang akhirnya sangat konsen terhadap perempuan,” kata Irma kepada Media ini, Senin (5/4).

“Kemudian memberikan anggaran yang maksimal untuk pemulihan atau penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual,” lanjutnya.

Sementara itu, bagi korban, Irma meminta adanya pendampingan yang serius terhadap pemulihan kondisi mentalnya. Sedangkan terhadap pelaku ia berharap bisa diberikan hukuman yang setimpal.

“Kemudian terkait pelaku yang sebagian masih di bawah umur, mungkin bisa juga berpatokan pada uu perlindungan anak di bawah umur, bagaimana hukuman yang tepat diberikan bagi pelaku yg merupakan anak di bawah umur,” sebutnya.

Kemudian, kata Irma, pemerintah harus mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dengan tidak hanya melihat satu sisi dari qanun saja, tetapi juga melihat undang-undang perlindungan anak.

Menurut Irma saat ini krisis moral sangat memprihatinkan melanda Aceh. Hal itu terbukti dari berbagai kasus yang terjadi hampir setiap hari, seperti kasus pemerkosaan terhadap anak maupun kekerasan seksual terhadap perempuan.

“Kita melihat Aceh saat ini dalam keadaan krisis moral, hampir tiap hari adanya terjadi kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, 10 remaja di Langsa merudapaksa seorang anak di bawah umur akibat penyintas terlilit utang dengan salah seorang pelaku. (*)

 

Sumber : Direktur AWPF Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan


Peringati IWD, Direktur AWPF Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Untuk Perempuan

AWPF.OR.ID| BANDA ACEH – International Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional 2021 diperingati pada hari ini 8 Maret 2021. Hari Perempuan Internasional diperingati untuk menyoroti wanita dan hak-hak mereka.

Mulai awal tahun 1900-an, IWD adalah hari global yang merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan. Hari itu juga menandai seruan untuk bertindak mempercepat kesetaraan perempuan.

Tema International Women’s Day 2021 adalah “Let’s all choose to challenge”.

Kita semua bisa memilih untuk menantang dan menyerukan bias dan ketidaksetaraan gender. Kita semua dapat memilih untuk mencari dan merayakan pencapaian wanita.

Secara kolektif, kita semua dapat membantu menciptakan dunia yang inklusif. Dari tantangan datanglah perubahan, jadi mari kita semua memilih untuk menantang.

Momen memperingati IWD, Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) Irma Sari,SHI menyebutkan moment perjuangan umtuk perempuan dalam pemenuhan hak-haknya.

“Kita melihat masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan khususnya kekerasan seksual yang terjadi di Aceh/kabupaten Bener Meriah yang di dampingi oleh AWPF” Jelas Irma.

Pun demikian, Irma juga mewakili suara Perempuan Aceh berharap ada kebijakan khusus dalam hal ini UU untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu penghukuman yang tepat terhadap pelaku kekerasan seksual (KS) dan pemenuhan hak korban (pemulihan  dan perberdayaan utk korban).

Terakhir, aktivis perempuan berharap pemerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian khusus untuk issue-issue perempuan semisal dialog interaktif dan penganggaran). Melalui peringatan IWD ini, kami juga mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS), Demikian papar Irma. (AA)

 


Peringati 16 HAKTP, AWPF Gelar Diskusi Dengan Perempuan Komunitas

AWPF.OR.ID| Aceh Besar – 10 Desember 2020 – Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) / Yayasan Perempuan Aceh untuk Perdamaian sebagai Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh yang memiliki perhatian terhadap Hak Azasi Perempuan dan Perdamaian.

AWPF dalam hal ini gelar Diskusi dan nonton bersama dengan kelompok perempuan komunitas dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2020 yang dipusatkan di gampong Bineeh Blang kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Dalam sambutan Pembukaan Diskusi, Irma Sari, SHI berharap kepada perempuan komunitas agar selalu siap menjaga dan merawat perdamaian di lingkungan sekitar, pun demikian merujuk pada tema 16 HAKTP Tahun ini “Gerak Bersama Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan” maka sudah seyogyanya kita sadar dan bangkit secara bersamaan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Kelompok Perempuan Komunitas Sedang nonton bersama Film Imposible Dream. (ist)

Irma juga menambahkan, Kegiatan kampanye akbar memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Banda Aceh dan sekitarnya bertujuan menggalang solidaritas masyarakat untuk berkomitmen menolak segala bentuk kekerasan dan membangun gerakan anti kekerasan terhadap perempuan. Demi memperkuat tekanan terhadap pemerintah dalam melaksanakan dan mengupayakan penghapusan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Tambah Direktur AWPF ini.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara AWPF dengan kelompok perempuan komunitas serta didukung juga oleh Depot Air Ahyan RO dan Percetakan Page Grafika.


AWPF Lanjutkan Pemetaan Kebutuhan Spesifik Perempuan Komunitas di Bener Meriah

AWPF.OR.ID | REDELONG – Setelah melakukan Review dengan Community Organizer dan anggota kelompok di Kabupaten Bener Meriah dua minggu lalu, Aceh Women’s for Peace Foundation melanjutkan pemetaan kebutuhan Spesifik perempuan dan penyusunan rencana tahunan komunitas perempuan khususnya d Kabupaten Bener Meriah.

Kegiatan pemetaan yang dilakukan AWPF ini di ikuti oleh dua kelompok komunitas (Dedingin Cilala dan Peteri Pitu) yang didominasi dari Tingkeum dan Balee Atu dengan jumlah peserta berkisar 40 orang.

Hal pemetaan ini kita lakukan untuk pemberdayaan komunitas perempuan yang selama ini belum sepenuh haknya dipenuhi oleh para pihak pengambil kebijakan, padahal menurut kasat mata kita melihat kebutuhan perempuan ini sangat penting untuk dipenuhi demi terciptanya suasana damai dan penuh keadilan dalam kehidupan sehari-hari, Ujar Irma Selaku Direktur AWPF.

“Kita ketahui bersama bahwa, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak d Bener Meriah hari ini sangat jauh dari kata aman, maka kita selaku perempuan harus mendata dan menyuarakan membela perempuan demi terciptanya situasi yang adil serta damai dalam kehidupan sosial”.

Lanjut Irma, Pemetaan ini guna Mewujudkan kelompok perempuan komunitas yang kuat, khususnya di daerah pasca konflik, agar secara berkelanjutan mampu menciptakan dan menjaga kehidupan yang nir-kekerasan, sejahtera dan berkeadilan sebagai wujud inisiasi damai dari perempuan untuk semua, Tutur Aktivis Perempuan ini.

BACA JUGA : AWPF Lakukan Review Keaktifan Kelompok Komunitas Bener Meriah

Kendati Demikian, Syafridah selaku Manajer Program berharap hasil yang ingin kita capai, Adanya rumusan kebutuhan spesifik dan Rencana Tahunan perempuan di komunitas, yang disampaikan kepada pemangku kepentingan di masing gampong dampingan program, Papar Ida.

Kemudian, pemetaan ini kita inginkan Adanya rumusan strategis Perempuan Komunitas dalam melindungi Perempuan Korban Kekerasan di lingkungannya, serta Adanya dukungan para pihak dan rencana tindak lanjut dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan oleh kelompok komunitas perempuan di masing-masing gampong, Tutup Syafridah yang akrab di sapa Kak Ida

Kegiatan pemetaan kebutuhan spesifik perempuan yang di ikuti oleh kaum ibu-ibu dari kelompok komunitas binaan AWPF tampak juga mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum memasuki acara dan semuanya memakai masker demi tercegahnya penularan Virus Covid-19 yang sedang marak terjadi saat ini. Informasi yang di himpun oleh awak media, aturan ini sudah disampaikan dari AWPF sebelumnya agar semua taat aturan Pemerintah dan wajib mematuhi protokol Covid-19. (AA)


AWPF Lakukan Review Keaktifan Kelompok Komunitas Bener Meriah

AWPF.OR.ID | BENER MERIAH – Aceh Women’s for Peace Foundation melakukan Review Keaktifan kelompok komunitas di wilayah kerja AWPF di Kabupaten Bener Meriah, Jum’at (30/10)

Kegiatan kunjungan kerja Aceh Womans for Peace Foundation ini di fasilitasi oleh Syafridah selaku Manajer Program di Lembaga Swadaya Masyarakat dan Nurbaety berlatar dari Community Organizer AWPF di wilayah Bener Meriah saat ini.

Pantauan media, sejauh review berlangsung yang dipusatkan di Aula Cafe ABL tersebut ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Community Organizer beserta kelompok komunitas AWPF untuk memperkokoh persatuan perempuan dalam menjaga perdamaian khususnya kaum perempuan, Jelas salah seorang Peserta Review.

Selain itu, Nurbaety juga menyampaikan hal positif yang sudah dilakukan AWPF selama ini, Kelompok Komunitas (pendampingan) di daerah sudah melakukan semaksimal mungkin dalam bekerja diantaranya :

1. Menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam hal komunikasi Persuasif.

2. menyekolahkan Anak Korban Kekerasan dan melakukan dampingan pemulihan Trauma kepada korban.

3. Mencoba mediasi masalah yang urgent dalam hal kekerasan terhadap perempuan.

Dari hal di atas, Irma Sary selaku Direktur AWPF menyambut baik penyampaian informasi dari Community Organizer AWPF dan anggota kelompok komunitas yang selama ini sudah bekerja dan membantu meredamkan berbagai issue yang menimbulkan keresahan di kalangan perempuan khususnya, Jelas Irma.

BACA JUGA : AWPF Lanjutkan Pemetaan Kebutuhan Spesifik Perempuan Komunitas di Bener Meriah

Selain itu, Mewakili lembaga AWPF saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah bekerja dengan maksimal, kita berharap ini tidak sampai disini saja, Tambah Irma.

Kedepannya, kita juga harus meningkatkan kapasitas perempuan dan menguasai ilmu pengetahuan baru yang didalamnya bisa mendorong untuk konsep-konsep pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang selama ini belum terealisasi dengan baik, Papar Irma.

Terakhir, AWPF berpesan kepada Community Organizer dan anggota komunitas terus lakukan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat dan AWPF siap selalu mendampingi ibu-ibu di wilayah Bener Meriah ini, Setiap kita pasti Punya tantangan, namun ubahlah tantangan menjadi kemenangan dalam proses ini, Demikian Ucap Direktur AWPF ini yang kerap disapa Bunda Irma. (AA)


SIARAN PERS : Festival Gampong Dalam Rangka Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

SIARAN PERS

No. 059/AWPF/XII/2017 

Katakan Tidak Pada Kekerasan terhadap perempuan

AWPF Menyelenggarakan Festival Gampong Dalam Rangka Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Aceh Besar, 1 Desember 2017 –Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF)/ Yayasan Perempuan Aceh untuk Perdamaian sebagai Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh yang memiliki perhatian terhadap Hak Azasi Perempuan dan Perdamaian, pada hari Sabtu besok tanggal 2 Desember – 3 Desember 2017 pukul 09.00, akan menyelenggarakan Festival gampong dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2017 yang dipusatkan di gampong Lamsayun kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Continue Reading


10 Alasan Hukuman Kebiri Tidak Efektif Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Foto: Ilustrasi kebiri kimia (Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Siapa pun orang dengan kemanusiaannya akan sedih, berduka, marah dan mengutuk atas kejahatan seksual yang menimpa Yuyun (14). Setiap orang setuju, pelaku pemerkosa dan pembunuh harus dikenakan hukuman berat yang berefek jera. Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pun diwacanakan. Efektifkah?

Berikut 10 alasan mengapa hukuman kebiri tidak efektif bagi pelaku kejahatan seksual:

1. Mana yang Sakit, Mana yang Diobati
Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSJKI), kejahatan seksual terjadi tidak semata-mata dipicu oleh dorongan seksual yang tidak terkendali akibat ketidakseimbangan hormonal. Kejahatan seksualjuga terjadi karena karena gangguan kepribadian antisosial/psikopat, penyalahgunaan zat, gangguan rasa percaya diri, gangguan pengendalian impuls dan gangguan psikis lain. Ini senada dengan pendapat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi). Continue Reading