AWPF kembali Suarakan Hentikan Kekerasan Seksual Bersama Kaum Milenial

AWPF.or.id | Banda Aceh – Aceh womens for Peace Foundation kembali menggelar kegiatan di momentum peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP).

Untuk informasi, pada tanggal 26 November tim AWPF turun menyapa warga binaan yang terletak di Gampong Bineh Blang dan Pantee, Pagar Air, Aceh Besar. Tepatnya hari ini AWPF kembali ke tengah-tengah masyarakat di gampong Ateuk Pahlawan, Banda Aceh. Menariknya, acara diskusi hari ini didominasi kaum muda-mudi yang tinggal di ateuk pahlawan dan sekitarnya.

Direktur Aceh womens for Peace Foundation, Irma Sari SHI dihadapan kaum milenial menyebutkan ada banyak kasus kekerasan sudah terjadi disekitar kita hari ini, kita berkaca kasus kekerasan dan pelecehan seksual beberapa bulan ke belakang kian meningkat dan belum ada tanda penghentiannya sampai hari ini, Ujarnya pada hari senin, (29/11).

“Kaum milenial terus dinodai dengan hal yang tidak wajar. Ini sangatlah berbahaya dan mengancam generasi yang akan datang. Patutnya kita sudah memasuki fasee damai yang sebagaimana cita cita damai yang diimpikan dan digaungkan dalam bingkai MoU Helsingki.”

Irma juga menyebutkan, Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 30 November 2020, tercatat bahwa di sepanjang tahun 2020 ditemukan 162 kasus kekerasan seksual di Provinsi Aceh.

Kita ketahui bersama, Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP Indonesia. Selain itu, Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003) mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral dan moral.

Aturan lain, Khususnya di Provinsi Aceh juga diatur dalam qanun. “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”

Masih Irma, dirinya mengajak kaum muda agar membuka pikiran, menaruh harapan, belajar ilmu pengetahun tentang bahayanya kekererasan terhadap perempuan serta kita pastikan bersama hal kekejaman itu tidak terulang. “hentikan kekerasan seksual di provinsi Aceh, hukum pelaku seberat-beratnya” harus kita suarakan demi tercapainya nilai dan tatanan damai tercapai, Demikian Irma. (*)


Momentum Peringatan 16HAKTP, Irma Sari : Gerak Bersama Selamatkan Generasi Bangsa

AWPF.or.id | Jantho – Dalam rangka Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Aceh Women’s for Peace Foundation turut menyapa warga dan memberikan penyadartahuan tentang berbagai informasi seputar bahayanya kekerasan terhadap perempuan.

Kegiatan ini dihadiri kaum ibu-ibu dari kelompok binaan AWPF yang berasal dari Bineh Blang dan Gampong Pantee. Turut serta juga mahasiswa dari USK dan UIN Ar-Raniry yang sedang magang dan penelitian di Yayasan AWPF.

Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation, Irma Sari,SHI kepada peserta yang hadir menjelaskan maksud dan tujuan diskusi hari ini adalah dalam rangka memperingati 16 hari Anti kekerasan terhadap perempuan, kita gerak bersama untuk menghentikan kekerasan dan membedah issue-issue yang selama ini masih tertutup tidak ada titik terang di sekitar kita, Ujarnya, Jum’at (26/11).

“Kita datang untuk belajar bersama ibu-ibu disini dan kita hadir membawa issue dan tentunya ibu-ibu disini juga serupa, mari kita bedah dan kita mencari duduk persoalan dan bagaimana cara mengatasi agar masalah yang sedang parah sekarang ini (Kekerasan), tidak terulang lagi untuk generasi yang akan datang”, Papar irma.

Alumni Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry juga menjelaskan sepanjang Tahun 2020 cacatan kommas perempuan, angka kekerasan Jumlah kasus KTP sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus.

Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus, dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus, Paparnya pada kepada Media.

Artinya, kita melihat bahwa kasus ini semakin hari semakin meningkat dan terus berulang, maka penting bagi kita sebagai orang tua, sahabat terbaik dan apapun namanya, “mari secara bersama-sama kita bergerak dan ikut ambil andil dalam tindakan yang merusak masa depan generasi bangsa ini, tidak ada celah dan ruang hidup bagi pelaku kekerasan seksual di Aceh ini”, Tegasnya.

Irma juga menghimbau kepada warga, momentum 16HAKTP tahun 2021 ini, kita juga saling mengingatkan, memperkuat, dan melaporkan kasus-kasus asusila kepada pihak yang berwenang untuk diproses hukum. Gunanya agar pelaku tidak semena-mena hidup ditengah masyarakat tujuannya hanya merusak citra lingkungan kita.

“Ayo sama-sama kita bergerak dan melawan ketidakadilan yang menimpa kita. Aceh yang selama ini kita kenal aman dan damai, jangan dinodai dengan perbuatan keji serta menyimpang”, Tegas Irma.

Hal ini juga didukung oleh ibu-ibu yang berhadir di acara peringatan 16HAKTP ini, salah seorang ibu menjawab kami mendukung dan siap membantu kawan-kawan AWPF yang sedang berjuang melindungi kaum perempuan selama ini.

“Kami siap dan terus kita suarakan bersama-sama demi terlindunginya generasi bangsa dimasa akan datang, mari kita lindungi anak kita, sahabat kita dari berbagai ancaman kekerasan. Harapan kami kepada pelaku kekerasan juga dihukum seberat-beratnya dan dilakukan rehabilitasi agar tidak terulang kembali ke hal yang sama, Demikian mengutip kata-kata Bunda Nella.(*)


Gerak Bersama Dukung Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

www.awpf.or.id | Pada 1991, Women’s Global Leadership Institute menginisiasi kampanye internasional 16 Days of Activism Against Gender Violence (16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan—disingkat 16HAKTP).

Dimaksudkan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia, apa pun bentuknya, kampanye tersebut dilangsungkan mulai 25 November hingga 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), selaku salah satu institusi negara yang memegang mandat penegakan HAM di Indonesia, menjelaskan bahwa dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Sejak 2003, Komnas Perempuan aktif menginisiasi dan memfasilitasi pelaksanaan kampanye 16HAKTP bersama jejaring dan mitra Komnas Perempuan.

Selain Hari HAM, kampanye 16HAKTP juga beririsan dengan peringatan Hari AIDS sedunia (1 Desember), Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan (2 Desember), Hari Internasional untuk Penyandang Disabilitas (3 Desember), Hari Internasional bagi Sukarelawan (5 Desember), serta Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan Terhadap Perempuan (6 Desember). Veryanto Sitohang, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, menerangkan bahwa Komnas Perempuan menginisiasi peringatan 16HAKTP di Indonesia sejak 2003.

Lonjakan Kekerasan Seksual Kekerasan terhadap perempuan patut menjadi perhatian bersama. Sepanjang Maret-Mei 2020, periode awal pandemi Covid-19, kajian Komnas Perempuan menemukan adanya 1.299 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak perempuan. Rinciannya, 784 kasus kekerasan (66%) terjadi di ranah privat, 243 kasus (21%) di ranah publik, 24 (2%) kasus di ranah negara, dan 129 kasus (11%) tergolong sebagai kekerasan berbasis online.

“Hasil kajian ini juga memperlihatkan bahwa intensitas kasus kekerasan di masa pandemi Covid-19 mengalami perubahan. Perempuan korban kekerasan mengalami kekerasan fisik yang lebih parah dibanding sebelumnya. Tekanan terjadi baik karena kondisi ekonomi keluarga, pembatasan ruang gerak maupun beban domestik yang bertambah sehingga meningkatkan stres dan memicu kekerasan dalam rumah tangga yang lebih parah,” bunyi laporan bertajuk “Melayani dengan Berani: Gerak Juang Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM di Masa Covid-19” (PDF).

Data teranyar, kasus Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) yang diadukan ke Komnas Perempuan mencapai 659 kasus hingga Oktober 2020 melonjak drastis dari angka 281 kasus pada tahun sebelumnya. Kebanyakan kasus yang dilaporkan terkait KGBS antara lain kekerasan seksual seperti ancaman penyebaran bahkan penyebaran konten intim non konsensual yang bersifat seksual dan menjatuhkan mental serta masa depan korban, yang umumnya berusia muda.

Selama pandemi ini, berdasar pemberitaan media, Komnas Perempuan juga menyoroti banyaknya kekerasan seksual yang mengorbankan laki-laki, baik anak-anak maupun dewasa. Misalnya, kasus kekerasan seksual dalam pola fetishism, swinger, dan berbagai pola baru lainnya. Lepas dari angka-angka di atas, sepanjang tiga tahun terakhir, Komnas Perempuan juga mencatat adanya 55.273 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan maupun ke lembaga layanan masyarakat ataupun pemerintah. Dari jumlah di atas, 8.964 kasus dicatatkan sebagai tindak perkosaan.

Bertolak dari data dan fakta tersebut, Komnas Perempuan pun menyoroti kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual minim penangangan dan perlindungan korban, sebagai salah satu persoalan yang dikemukakan dalam gelaran 16HAKTP.

Merujuk Data diatas, Irma Sari,SHI mengajak gerak bersama untuk dukungan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual.

Dirinya mengatakan bahwa “saya melakukan upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual dan saya tidak ingin ada lagi korban kekerasan seksual, perjuangan pemulihan bagi korban akan lengkap jika Ruu P-KS segera disahkan” Tegas Irma. (*)


Mahasiswa USK Audiensi Dengan APWF Terkait Respon Kasus Kekerasan

Laporan : Aduen Alja

WWW.AWPF.OR.ID | Banda Aceh – Aceh Women’s for Peace Foundation menerima mahasiswa untuk audiensi dari fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Syiah Kuala, Senin (18/10).

Audiensi terhadap respon kasus terhadap perempuan diterima Pihak AWPF di kantornya beralamat di Jalan Belibis, Lorong Kamboja No.14A Ateuk Pahlawan Banda Aceh pukul 10:00 WIB.

Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation, Irma Sari. SHI mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa sosiologi yangs sedang menimba ilmu di USK saat ini. Terimakasih hari ini juga sudah mengunjungi kantor AWPF, mudah-mudahan ini menjadi awal untuk berkelanjutan dalam belajar tentang beberapa pemahaman terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di Aceh saat ini.

“Sebagaimana diketahui bahwa, AWPF Bergerak tahun 2009 hingga saat ini konsen di bidang pendampingan kelompok komunitas di lapangan, peneyadartahuan tentang issue dan solusinya, Peningkatan kapasitas kelompok perempuan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.” Tutur Irma.

Sejak 2009 AWPF bergireliya di Kabupaten Aceh Besar di Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Ingin Jaya. Alhamdulillah keberhasilan yang kita dapatkan sudah lumayan katagori berhasil. Di Tahun 2018 AWPF juga masih komitmen digarda terdepan menerobos wilayah tengah Aceh, Bener Meriah untuk menjemput bagaimana udah respon kasus di lapangan ada apa upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh tokoh setempat, Ujar Irma.

Foto Sedang Berlangsungnya Audiensi Pihak AWPF Dengan Mahasiswa USK.(*)

Selain itu, Syafridah,SP selaku manajer Program AWPF juga memperkuat apa yang sudah diuraikan oleh buk Direktur Irma Sari. Apa yang sudah dijelaskan buk direktur, sudah tepat dan respon itu memang harus terus dilakukan guna untuk mencegah memilimalisir kasus yang terjadi.

AWPF juga sudah merancang beberapa prioritas didaerah seperti merancang konsep Rumah Kuat, PERBUP untuk perlindungan perempuan, Rancangan Qanun Gampong untuk Keadilan yang berpihak pada perempuan, Jelas Ida.

Pun demikian, Perwakilan Mahasiswa FISIP USK, Erlisa mengucapkan terimakasih telah menyambut kami dengan baik di lembaga ini, segala hasil ini akan kami komunikasi dengan pihak Prodi terkait tindak lanjut kami untuk progam magang mahasiswa sesuai dengan isu yang sudah di ajukan sebelumnya, Ujar Erlisa. (*)


International Day of Peace, AWPF Gelar Diskusi Tentang Sanksi Adat dan Penghakiman Massa

www.awpf.or.id | Banda Aceh – Dalam rangka momentum Hari Perdamaian Internasional (International Day of Peace), Aceh Womens for Peace Foundation gelar diskusi dengan Pemangku Adat dan Tokoh Agama terkait tentang “Sanksi Adat dan Penghakiman Massa Terhadap Pelanggar Syariat Islam di Aceh” melalui Platform Zoom Meeting, Rabu (22/9).

Acara yang dipandu langsung oleh Direktur Aceh Womens for Peace Foundation (Irma Sari, SHI) ini berlangsung sekitar dua jam dengan menghadirkan narasumber dari MAA Aceh Besar (Tgk.Hasyim Usman) dan Ustad Masrul Aidi, Lc (Pimpinan Dayah Babul Maghfirah).

Sejumlah peserta juga tampak hadir dari unsur Masyarakat Sipil di Aceh dan Nasional juga dari kabupaten kota yang merupakan perwakilan kelompok dampingan AWPF di wilayah Aceh Besar dan Bener Meriah. Menariknya diskusi reguler ini juga dihadiri perwakilan mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Nanggroe Aceh Darussalam serta perwakilan komunitas mitra AWPF lainnya. Tercatat di Google Form Registrasi jumlah peserta yang mendaftar per malam sebelum acara, mencapai 54 orang peserta.

Pemandu Acara sekaligus Direktur AWPF, Irma Sari,SHI kepada Media ini menjelaskan bahwa tujuan diskusi reguler ini guna mendapat wawasan baru dan membedah yang katanya regulasi sudah sesuai dengan kearifan lokal namun sarat masalah masih saja terjadi di bumi Aceh ini.

Hal ini berdasarkan data lapangan, dimana semua pihak belum sepenuhnya menerima aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal qanun jinayat dan sanksi bagi pelanggar syariat di Aceh. Kita juga menilai bahwa qanun ini berat sebelah, dan dalam konteks ini perempuan juga merasa dirugikan dalam sanksi, Jelas Irma.

Merujuk masalah diatas, Kita menghadirkan dua narasumber untuk mengupas dalam perspektif Fiqih dan adat agar kedepannya issue miring ini dapat kembali normal serta mengakomodir berbagai lini.

Dalam penyampaian materi, Tgk Hasyim Usman sepakat melihat konteks yang dibicarakan hari ini oleh AWPF. Dalam narasinya, kita mengutip kalimat “Tapageu Lampoh Ngeun Kawat, Tapageu Nanggroe ngeun Adat” (Kita Lindungi Kebun Dengan Pagar Kawat, Kita Rawat Negeri Melalui Adat), Titahnya.

“Ini bermakna bahwa tidak semua hukum yang akan berguling dimeja hijau akan berbuah hasil manis dan sesuai dengan yang diinginkan, kita selaku bangsa yang kaya adat budaya terlebih Aceh harus lebih mengutamakan adat dan reusam gampong untuk menangani berbagai kasus baik itu pelanggar syariat maupun pelanggaran lainnya.”

Ia beralasan bahwa sesuatu yang akan dijadikan pegangan dan adanya pemangku adat dalam sebuah gampong. Maka gampong akan aman dan kembali pulih kondisi sebagaimana sediakala. Sebaliknya jika hukum sudah sampai kemeja hijau dan reusam gampong kita buang maka akan menjadi tidak harmonis. Pepatah Aceh juga pernah ada ” Menyoe Ta Meuhukom Bak Meja Hijoe, Syedara Hancoe, Hareuta Hana. Menyoe Ta Mehukom Ngeun Hukom Bak Dali Adat, Hareuta Tetap, Syedara Meutamah Na. (Kalau semua kasus diselesaikan melalui peradilan meja hijau, maka persaudaraan hilang harta pun binasa. Kalau hukum berpayung kepada adat, harta tetap saudara bertambah), Ungkap Tgk.Hasyim.

Pun demikian, dalam kajian Fiqih, Pemateri kedua menyampaikan sejauh ini nilai-nilai islam terkait adat ada yang masih dipakai sesuai dengan qaidah hukum dan ada juga yang sudah dipelintirkan.

Padahal, kita melihat Islam yang dibawa Rasulullah sangat santun dan lembut. Ini kita merujuk pada saat tujuan Rasul diutus kemuka bumi “Sesungguhnya Aku (Allah) mengutus seorang Rasul untuk memperbaiki akhlak manusia.”

Kalaulah kita berpedoman pada pola terapan islam yang dibawakan oleh Rasul dan para sahabat sungguh hari ini tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, nah celakanya kita hidup dizaman serba teknologi ini sudah dicampur-adukkan islam dengan modernisasi yang tidak tau arah masa depan kemana, Jelas Ustad Masrul Aidi, Lc dalam paparan materinya.

Ada banyak kasus pelanggar syariat islam di Aceh saat ini yang tidak dihukum sesuai kaidah islam itu sendiri. Dalil contoh hukuman cambuk yang hari ini dipraktekkan di Aceh belum maksimal baik bagi pelaku atau bagi yang melihatnya. Padahal tujuan daripada cambuk untuk memberi efek jera bagi pelaku dan yang menyaksikan harus merasa takut atas kejadian tersebut.

Maka dari itu, kita selaku umat yang harus mengingatkan satu sama lain menjadi kewajiban untuk menegur pemerintah melalui media informasi apasaja, agar kita tidak termasuk orang yang mendukung kebijakan yang salah tersebut.

Karena sebagaimana dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda : Siapa saja diantara kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, jikalau engkau tidak berdaya, maka cegahlah dengan Lisanmu, Jikalau engkau juga tidak sanggup berkata, maka cegahlah dengan hatimu, karena hal tersebut serendah-rendah iman.

“Mudah-mudahan diskusi ini selain untuk menambah wawasan terkait aturan yang mesti diperbaiki dengan memperhatikan segala aspek yang ada, juga bisa menjadi orang yang mencegah kemungkaran yang sudah merajalela didepan mata kita ini, Tutup Ustad Masrul Aidi.Lc.

Untuk diketahui bahwa Hari Perdamaian Dunia Tahun 2021 mengangkat tema “recovering better for an equitable and sustainable world” atau “memulihkan dengan lebih baik dunia yang adil dan berkelanjutan”.

Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari ini sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. (*)


Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Pendampingan Khusus

www.awpf.or.id | Banda Aceh – Dalam beberapa hari ini, sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap kaum perempuan kerap terjadi di Aceh. Bahkan, tak sedikit korbannya ialah anak yang masih di bawah umur.

Untuk itu, Aceh Womens For Peace Fondation (AWPF) meminta agar para korban dari kekerasan seksual bisa mendapatkan pendampingan khusus. Mulai dari fisik, mental hingga psikologisnya. Karena mengingat pelaku rata-rata adalah orang terdekat.

“Kalau AWPF konsen untuk korban, kita berfikir bahwa korban itu harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan fisiknya, juga rehabilitasi terhadap korban juga. Apalagi korban ini kan anak di bawah umur,” kata Direktur AWPF, Irma Sari, Rabu (26/5/2021).

Oleh karena itu, Irma berharap agar pemerintah dan pihak terkait bisa segera menuntaskan kasus kekerasan seksual yang sedang marak terjadi di Aceh.

“Kita berharap para pihak harus segera bergerak untuk menuntaskan kekerasan seksual ini di Aceh, karena memang kekerasan seksual ini kejahatan yang sangat luar biasa, bisa menghancurkan generasi anak muda ke depannya,” katanya.

Kemudian, terkait bebasnya pelaku kekerasan seksual di Aceh Besar, pihaknya menilai ada suatu kejanggalan yang terjadi. Sehingga ia berharap bisa diberikan hukuman setimpal bagi pelaku.

“Kita berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya ya, bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya,” sebut Irma. (Rz)

Sumber : Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Pendampingan Khusus


Putusan Bebas Pelaku Pemerkosaan Anak Langkah Mundur Perlindungan Anak di Aceh

www.awpf.or.id | Banda Aceh – Putusan Mahkamah Syar’iah Aceh yang membebaskan pelaku pemerkosaan terhadap anak yang sebelumnya telah divonis hukuman 200 bulan penjara oleh Mahkamah Syar’iah Jantho, merupakan “penghianatan” bagi masyarakat Aceh yang sedang berjuang menghentikan kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan termasuk anak yang terus meningkat di Aceh. Putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan bukan saja mencederai rasa keadilan publik, tetapi juga berpotensi mengimpunitas pelaku pemerkosaan dan menghambat proses pemulihan korban.

Kami, Masyarakat Sipil Aceh untuk Penghapusan Kekerasan Seksual, menyayangkan tidak digunakannya perspektif hak anak dan diabaikannya prinsip perlindungan anak dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Banding oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Syariah Aceh (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding), bahkan secara subjektif telah menyimpulkan secara salah fakta-fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Penyimpulan yang salah tersebut terlihat dari pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Banding dalam putusan tersebut, antara lain:

  1. Jawaban anak korban pemerkosaan (untuk selanjutnya disebut korban) dalam bentuk anggukan dan gelengan pada persidangan tingkat pertama (meskipun relevan dengan pertanyaan yang diajukan), dianggap oleh Majelis Hakim Banding sebagai bentuk imajinasi korban tentang pemerkosaan yang dialaminya, sehingga jawaban tersebut tidak digunakan sebagai pembuktian. Anggapan ini memperlihatkan Majelis Hakim Banding sesungguhnya tidak paham tentang psikologis dan bahasa tubuh korban. Majelis Hakim Banding bahkan sudah mengambil kesimpulan yang sangat terburu- buru dan
  2. Majelis Hakim Banding juga telah mengabaikan keterangan Saksi Ahli (Psikolog) yang dihadirkan pada persidangan tingkat pertama, yang menjelaskan tentang kondisi psikis anak yang agak pendiam, sulit bercerita dan cenderung tertutup, serta pada kejiwaan anak ditemukan traumatik yang berkepanjangan tentang pemerkosaan yang dialaminya sehingga mudah cemas, ketakutan, suka melamun dan hilang rasa kepercayaan diri. Alih-alih memutuskan pemulihan terhadap korban, Majelis Hakim Banding malah berpendapat jawaban korban tidak bisa digunakan sebagai pembuktian karena korban dalam keadaan tidak stabil;
  3. Keterangan saksi-saksi yang menerima pengaduan dari anak tentang pemerkosaan yang dialaminya (yang telah dihadirkan ke persidangan tingkat pertama), oleh Majelis Hakim Banding dianggap bukan alat bukti, karena saksi-saksi tidak melihat langsung pemerkosaan tersebut. Bahkan rekaman pengaduan anak kepada saksi-saksi (yang dijadikan alat bukti pada persidangan tingkat pertama), tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding. Padahal mengacu kepada Pasal 1 Angka 31 Hukum Acara Jinayat dan Pasal 1 Angka 26 KUHAP, saksi juga adalah orang yang mendengar langsung tentang adanya tindak pidana. Dalam hal ini saksi telah mendengarkan langsung dari korban tentang pemerkosaan yang dialaminya, dan UU Perlindungan Anak juga melarang setiap orang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak;
  4. Majelis Hakim Banding telah menyimpulkan Hasil Visum et Repertum (yang dihadirkan sebagai alat bukti pada persidangan tingkat pertama) tidak bernilai sebagai alat bukti yang sempurna untuk menetapkan Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan, karena meskipun hasil visum memperlihatkan ada luka robekan pada selaput dara anak yang diduga karena benturan benda tumpul namun hasil visum juga memperlihatkan tidak ada lecet, pendarahan ataupun sperma pada alat kelamin korban.

    Selain juga karena hasil visum tidak membuktikan terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan. Majelis Hakim Banding dalam hal ini mengabaikan fakta tentang visum yang baru dilakukan 3 bulan setelah pemerkosaan terjadi, sehingga tentu hanya bekas robekan yang terlihat, sementara lecet, bekas darah apalagi sperma tentunya sudah hilang. Majelis Hakim Banding juga keliru menganggap hasil visum bisa membuktikan pelaku tindak pidana, karena visum adalah hasil pemeriksaan medis, bukan Putusan Pengadilan. Dengan mengabaikan visum sebagai alat bukti, Majelis Hakim Banding telah mengangkangi hukum acara yang

Selain persoalan di atas, kami juga menyesalkan minimnya perlindungan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada korban selama proses peradilan berlangsung, membiarkan korban berada dalam kekuasaan dan pengaruh keluarga pelaku, bahkan diakses langsung oleh Pengacara Pelaku. Patut diduga upaya-upaya mempengaruhi dan intimidasi terhadap korban telah berlangsung pada masa-masa ini. Bahkan hingga saat ini belum ada skema yang jelas untuk pemulihan komprehensif bagi anak (korban) yang telah tidak memiliki Ibu lagi dari sejak kecil, dan saat ini ia dititipkan pada Neneknya (dari pihak Ibu) yang juga miskin.

Kami juga menyayangkan minimnya upaya pemantauan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan pengawalan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), yang telah dibiayai oleh dana publik untuk menjalankan mandatnya.

Untuk itu, kami merekomendasikan kepada:

  1. DPRA dan Gubernur Aceh, segera merevisi Qanun Jinayat dengan mencabut Pasal tentang Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual, agar pemenuhan hak-hak korban pada proses peradilan bisa diupayakan;
  2. Kejaksaan Negeri Jantho melalui Jaksa Penuntut Umum perkara ini, melakukan upaya maksimal dalam pengajuan Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh ini kepada Mahkamah Agung RI, agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh;
  3. Mahkamah Agung RI melalui Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, membatalkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama pada Mahkamah Syar’iyah Jantho;
  4. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial, mengembangkan skema dukungan pemulihan yang komprehensif dengan indikator capaian yang jelas terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil, guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Termasuk dalam hal ini memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus- kasus kekerasan terutama kekerasan seksual, agar proses peradilan dapat berkontribusi langsung pada pemulihan korban;
  5. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai mekanisme independen dalam pemenuhan hak-hak anak di Aceh, termasuk tapi tidak terbatas pada melakukan pemantauan terhadap terhadap situasi pemenuhan hak-hak anak di Aceh baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan, dan melaporkannya secara berkala kepada publik/masyarakat;

Demikian Pernyataan Sikap dan Rekomendasi ini disampaikan, guna menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan.

Adapun narasumber yang hadie dalam acara ini diantaranya Aulianda (LBH Banda Aceh), Nursiti (Balai Syura Ureung Inong Aceh), Eva Khofifah (PKBI Aceh).

Pun demikian, Lembaga yang tergabung dalam masyarakat sipil aceh untuk penghapusan kekerasan seksual diantaranya Balai Syura, LBH Banda Aceh, KontraS Aceh, PKBI Aceh, RPuK, Flower Aceh, KAPHA, SP Aceh, AWPF, LBH APIK Aceh, KSBSI Aceh. (*)

 

 


Direktur AWPF Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

AWPF.OR.ID | BANDA ACEH – Direktur Aceh Womens For Peace Fondation (AWPF), Irma Sari meminta agar pemerintah lebih konsen dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual.

“Kita tentunya sedih, prihatin juga kecewa atas kasus itu. Kita berharap pemerintah itu konsen melihat kasus-kasus ini dengan mengeluarkan kebijakan yang akhirnya sangat konsen terhadap perempuan,” kata Irma kepada Media ini, Senin (5/4).

“Kemudian memberikan anggaran yang maksimal untuk pemulihan atau penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual,” lanjutnya.

Sementara itu, bagi korban, Irma meminta adanya pendampingan yang serius terhadap pemulihan kondisi mentalnya. Sedangkan terhadap pelaku ia berharap bisa diberikan hukuman yang setimpal.

“Kemudian terkait pelaku yang sebagian masih di bawah umur, mungkin bisa juga berpatokan pada uu perlindungan anak di bawah umur, bagaimana hukuman yang tepat diberikan bagi pelaku yg merupakan anak di bawah umur,” sebutnya.

Kemudian, kata Irma, pemerintah harus mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dengan tidak hanya melihat satu sisi dari qanun saja, tetapi juga melihat undang-undang perlindungan anak.

Menurut Irma saat ini krisis moral sangat memprihatinkan melanda Aceh. Hal itu terbukti dari berbagai kasus yang terjadi hampir setiap hari, seperti kasus pemerkosaan terhadap anak maupun kekerasan seksual terhadap perempuan.

“Kita melihat Aceh saat ini dalam keadaan krisis moral, hampir tiap hari adanya terjadi kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, 10 remaja di Langsa merudapaksa seorang anak di bawah umur akibat penyintas terlilit utang dengan salah seorang pelaku. (*)

 

Sumber : Direktur AWPF Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan


Perempuan Bener Meriah Dilatih AWPF dalam Penyelesaian sengketa

AWPF.OR.ID | Bener Meriah – Aceh Womens for Peace Foundation (AWPF) gelar Training Alternatif Penyelesaian Sengketa bersama kelompok komunitas perempuan bertempat di Rembele Bener Meriah, Senin (29/3).

Kegiatan ini di ikuti oleh 20 orang peserta dari kelompok Dedingin Cilala dan Peteri pitu. Kedua kelompok ini dibawah dampingan Aceh Womens for Peace Foundatiom di wilayah Bener Meriah, Aceh.

Training Alternatif ini dilaksanakan guna untuk mencegah sekalian mengajak langsung para pendamping korban di daerah agar terlibat aktif saat ada kasus yang terjadi. “ini penting kita lakukan demi kemaslahatan kita kaum perempuan dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi.” Jelas Irma Sari, SHI kepada Media ini.

Pun demikian, konsep ini dirancang oleh tim AWPF dengan sebaik-baiknya serta kita turun langsung ke lapangan membina kelompok perempuan agar peran perempuan kedepan di prioritaskan di berbagai sektor dan lini. Pasalnya, selama ini kita melihat masih banyak ketidakadilan yang melanda kaum perempuan baik itu dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, dan bidang-bidang lainnya.

Melihat hal itu, Kita berkomitmen mendorong lahirnya kebijakan yang keberpihakan pada kaum perempuan yang selama ini terbelenggu, dan kita juga berupaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan mulai tingkat atas ke tingkat paling bawah (Gampong).

‘Cukup sudah kekerasan terhadap perempuan kita alami saat konflik dulu, Jangan ada lagi kekerasan mulai saat ini sampai kapanpun. Mari bersama-sama kita mewujudkan generasi perempuan yang cerdas, bukan yang tertindas, generasi perempuan yang hebat bukan yang melarat, dan generasi perempuan yang maju, bukan sasaran para pelaku,” Demikian Direktur Aceh Womens for Peace Foundation, Irma Sari. (*)


Peringati IWD, Direktur AWPF Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Untuk Perempuan

AWPF.OR.ID| BANDA ACEH – International Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional 2021 diperingati pada hari ini 8 Maret 2021. Hari Perempuan Internasional diperingati untuk menyoroti wanita dan hak-hak mereka.

Mulai awal tahun 1900-an, IWD adalah hari global yang merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan. Hari itu juga menandai seruan untuk bertindak mempercepat kesetaraan perempuan.

Tema International Women’s Day 2021 adalah “Let’s all choose to challenge”.

Kita semua bisa memilih untuk menantang dan menyerukan bias dan ketidaksetaraan gender. Kita semua dapat memilih untuk mencari dan merayakan pencapaian wanita.

Secara kolektif, kita semua dapat membantu menciptakan dunia yang inklusif. Dari tantangan datanglah perubahan, jadi mari kita semua memilih untuk menantang.

Momen memperingati IWD, Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) Irma Sari,SHI menyebutkan moment perjuangan umtuk perempuan dalam pemenuhan hak-haknya.

“Kita melihat masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan khususnya kekerasan seksual yang terjadi di Aceh/kabupaten Bener Meriah yang di dampingi oleh AWPF” Jelas Irma.

Pun demikian, Irma juga mewakili suara Perempuan Aceh berharap ada kebijakan khusus dalam hal ini UU untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu penghukuman yang tepat terhadap pelaku kekerasan seksual (KS) dan pemenuhan hak korban (pemulihan  dan perberdayaan utk korban).

Terakhir, aktivis perempuan berharap pemerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian khusus untuk issue-issue perempuan semisal dialog interaktif dan penganggaran). Melalui peringatan IWD ini, kami juga mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS), Demikian papar Irma. (AA)