Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Pendampingan Khusus

www.awpf.or.id | Banda Aceh – Dalam beberapa hari ini, sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap kaum perempuan kerap terjadi di Aceh. Bahkan, tak sedikit korbannya ialah anak yang masih di bawah umur.

Untuk itu, Aceh Womens For Peace Fondation (AWPF) meminta agar para korban dari kekerasan seksual bisa mendapatkan pendampingan khusus. Mulai dari fisik, mental hingga psikologisnya. Karena mengingat pelaku rata-rata adalah orang terdekat.

“Kalau AWPF konsen untuk korban, kita berfikir bahwa korban itu harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan fisiknya, juga rehabilitasi terhadap korban juga. Apalagi korban ini kan anak di bawah umur,” kata Direktur AWPF, Irma Sari, Rabu (26/5/2021).

Oleh karena itu, Irma berharap agar pemerintah dan pihak terkait bisa segera menuntaskan kasus kekerasan seksual yang sedang marak terjadi di Aceh.

“Kita berharap para pihak harus segera bergerak untuk menuntaskan kekerasan seksual ini di Aceh, karena memang kekerasan seksual ini kejahatan yang sangat luar biasa, bisa menghancurkan generasi anak muda ke depannya,” katanya.

Kemudian, terkait bebasnya pelaku kekerasan seksual di Aceh Besar, pihaknya menilai ada suatu kejanggalan yang terjadi. Sehingga ia berharap bisa diberikan hukuman setimpal bagi pelaku.

“Kita berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya ya, bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya,” sebut Irma. (Rz)

Sumber : Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Pendampingan Khusus


Putusan Bebas Pelaku Pemerkosaan Anak Langkah Mundur Perlindungan Anak di Aceh

www.awpf.or.id | Banda Aceh – Putusan Mahkamah Syar’iah Aceh yang membebaskan pelaku pemerkosaan terhadap anak yang sebelumnya telah divonis hukuman 200 bulan penjara oleh Mahkamah Syar’iah Jantho, merupakan “penghianatan” bagi masyarakat Aceh yang sedang berjuang menghentikan kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan termasuk anak yang terus meningkat di Aceh. Putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan bukan saja mencederai rasa keadilan publik, tetapi juga berpotensi mengimpunitas pelaku pemerkosaan dan menghambat proses pemulihan korban.

Kami, Masyarakat Sipil Aceh untuk Penghapusan Kekerasan Seksual, menyayangkan tidak digunakannya perspektif hak anak dan diabaikannya prinsip perlindungan anak dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Banding oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Syariah Aceh (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding), bahkan secara subjektif telah menyimpulkan secara salah fakta-fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Penyimpulan yang salah tersebut terlihat dari pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Banding dalam putusan tersebut, antara lain:

  1. Jawaban anak korban pemerkosaan (untuk selanjutnya disebut korban) dalam bentuk anggukan dan gelengan pada persidangan tingkat pertama (meskipun relevan dengan pertanyaan yang diajukan), dianggap oleh Majelis Hakim Banding sebagai bentuk imajinasi korban tentang pemerkosaan yang dialaminya, sehingga jawaban tersebut tidak digunakan sebagai pembuktian. Anggapan ini memperlihatkan Majelis Hakim Banding sesungguhnya tidak paham tentang psikologis dan bahasa tubuh korban. Majelis Hakim Banding bahkan sudah mengambil kesimpulan yang sangat terburu- buru dan
  2. Majelis Hakim Banding juga telah mengabaikan keterangan Saksi Ahli (Psikolog) yang dihadirkan pada persidangan tingkat pertama, yang menjelaskan tentang kondisi psikis anak yang agak pendiam, sulit bercerita dan cenderung tertutup, serta pada kejiwaan anak ditemukan traumatik yang berkepanjangan tentang pemerkosaan yang dialaminya sehingga mudah cemas, ketakutan, suka melamun dan hilang rasa kepercayaan diri. Alih-alih memutuskan pemulihan terhadap korban, Majelis Hakim Banding malah berpendapat jawaban korban tidak bisa digunakan sebagai pembuktian karena korban dalam keadaan tidak stabil;
  3. Keterangan saksi-saksi yang menerima pengaduan dari anak tentang pemerkosaan yang dialaminya (yang telah dihadirkan ke persidangan tingkat pertama), oleh Majelis Hakim Banding dianggap bukan alat bukti, karena saksi-saksi tidak melihat langsung pemerkosaan tersebut. Bahkan rekaman pengaduan anak kepada saksi-saksi (yang dijadikan alat bukti pada persidangan tingkat pertama), tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding. Padahal mengacu kepada Pasal 1 Angka 31 Hukum Acara Jinayat dan Pasal 1 Angka 26 KUHAP, saksi juga adalah orang yang mendengar langsung tentang adanya tindak pidana. Dalam hal ini saksi telah mendengarkan langsung dari korban tentang pemerkosaan yang dialaminya, dan UU Perlindungan Anak juga melarang setiap orang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak;
  4. Majelis Hakim Banding telah menyimpulkan Hasil Visum et Repertum (yang dihadirkan sebagai alat bukti pada persidangan tingkat pertama) tidak bernilai sebagai alat bukti yang sempurna untuk menetapkan Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan, karena meskipun hasil visum memperlihatkan ada luka robekan pada selaput dara anak yang diduga karena benturan benda tumpul namun hasil visum juga memperlihatkan tidak ada lecet, pendarahan ataupun sperma pada alat kelamin korban.

    Selain juga karena hasil visum tidak membuktikan terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan. Majelis Hakim Banding dalam hal ini mengabaikan fakta tentang visum yang baru dilakukan 3 bulan setelah pemerkosaan terjadi, sehingga tentu hanya bekas robekan yang terlihat, sementara lecet, bekas darah apalagi sperma tentunya sudah hilang. Majelis Hakim Banding juga keliru menganggap hasil visum bisa membuktikan pelaku tindak pidana, karena visum adalah hasil pemeriksaan medis, bukan Putusan Pengadilan. Dengan mengabaikan visum sebagai alat bukti, Majelis Hakim Banding telah mengangkangi hukum acara yang

Selain persoalan di atas, kami juga menyesalkan minimnya perlindungan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada korban selama proses peradilan berlangsung, membiarkan korban berada dalam kekuasaan dan pengaruh keluarga pelaku, bahkan diakses langsung oleh Pengacara Pelaku. Patut diduga upaya-upaya mempengaruhi dan intimidasi terhadap korban telah berlangsung pada masa-masa ini. Bahkan hingga saat ini belum ada skema yang jelas untuk pemulihan komprehensif bagi anak (korban) yang telah tidak memiliki Ibu lagi dari sejak kecil, dan saat ini ia dititipkan pada Neneknya (dari pihak Ibu) yang juga miskin.

Kami juga menyayangkan minimnya upaya pemantauan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan pengawalan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), yang telah dibiayai oleh dana publik untuk menjalankan mandatnya.

Untuk itu, kami merekomendasikan kepada:

  1. DPRA dan Gubernur Aceh, segera merevisi Qanun Jinayat dengan mencabut Pasal tentang Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual, agar pemenuhan hak-hak korban pada proses peradilan bisa diupayakan;
  2. Kejaksaan Negeri Jantho melalui Jaksa Penuntut Umum perkara ini, melakukan upaya maksimal dalam pengajuan Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh ini kepada Mahkamah Agung RI, agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh;
  3. Mahkamah Agung RI melalui Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, membatalkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama pada Mahkamah Syar’iyah Jantho;
  4. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial, mengembangkan skema dukungan pemulihan yang komprehensif dengan indikator capaian yang jelas terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil, guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Termasuk dalam hal ini memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus- kasus kekerasan terutama kekerasan seksual, agar proses peradilan dapat berkontribusi langsung pada pemulihan korban;
  5. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai mekanisme independen dalam pemenuhan hak-hak anak di Aceh, termasuk tapi tidak terbatas pada melakukan pemantauan terhadap terhadap situasi pemenuhan hak-hak anak di Aceh baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan, dan melaporkannya secara berkala kepada publik/masyarakat;

Demikian Pernyataan Sikap dan Rekomendasi ini disampaikan, guna menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan.

Adapun narasumber yang hadie dalam acara ini diantaranya Aulianda (LBH Banda Aceh), Nursiti (Balai Syura Ureung Inong Aceh), Eva Khofifah (PKBI Aceh).

Pun demikian, Lembaga yang tergabung dalam masyarakat sipil aceh untuk penghapusan kekerasan seksual diantaranya Balai Syura, LBH Banda Aceh, KontraS Aceh, PKBI Aceh, RPuK, Flower Aceh, KAPHA, SP Aceh, AWPF, LBH APIK Aceh, KSBSI Aceh. (*)

 

 


Direktur AWPF Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

AWPF.OR.ID | BANDA ACEH – Direktur Aceh Womens For Peace Fondation (AWPF), Irma Sari meminta agar pemerintah lebih konsen dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual.

“Kita tentunya sedih, prihatin juga kecewa atas kasus itu. Kita berharap pemerintah itu konsen melihat kasus-kasus ini dengan mengeluarkan kebijakan yang akhirnya sangat konsen terhadap perempuan,” kata Irma kepada Media ini, Senin (5/4).

“Kemudian memberikan anggaran yang maksimal untuk pemulihan atau penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual,” lanjutnya.

Sementara itu, bagi korban, Irma meminta adanya pendampingan yang serius terhadap pemulihan kondisi mentalnya. Sedangkan terhadap pelaku ia berharap bisa diberikan hukuman yang setimpal.

“Kemudian terkait pelaku yang sebagian masih di bawah umur, mungkin bisa juga berpatokan pada uu perlindungan anak di bawah umur, bagaimana hukuman yang tepat diberikan bagi pelaku yg merupakan anak di bawah umur,” sebutnya.

Kemudian, kata Irma, pemerintah harus mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dengan tidak hanya melihat satu sisi dari qanun saja, tetapi juga melihat undang-undang perlindungan anak.

Menurut Irma saat ini krisis moral sangat memprihatinkan melanda Aceh. Hal itu terbukti dari berbagai kasus yang terjadi hampir setiap hari, seperti kasus pemerkosaan terhadap anak maupun kekerasan seksual terhadap perempuan.

“Kita melihat Aceh saat ini dalam keadaan krisis moral, hampir tiap hari adanya terjadi kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, 10 remaja di Langsa merudapaksa seorang anak di bawah umur akibat penyintas terlilit utang dengan salah seorang pelaku. (*)

 

Sumber : Direktur AWPF Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan


Perempuan Bener Meriah Dilatih AWPF dalam Penyelesaian sengketa

AWPF.OR.ID | Bener Meriah – Aceh Womens for Peace Foundation (AWPF) gelar Training Alternatif Penyelesaian Sengketa bersama kelompok komunitas perempuan bertempat di Rembele Bener Meriah, Senin (29/3).

Kegiatan ini di ikuti oleh 20 orang peserta dari kelompok Dedingin Cilala dan Peteri pitu. Kedua kelompok ini dibawah dampingan Aceh Womens for Peace Foundatiom di wilayah Bener Meriah, Aceh.

Training Alternatif ini dilaksanakan guna untuk mencegah sekalian mengajak langsung para pendamping korban di daerah agar terlibat aktif saat ada kasus yang terjadi. “ini penting kita lakukan demi kemaslahatan kita kaum perempuan dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi.” Jelas Irma Sari, SHI kepada Media ini.

Pun demikian, konsep ini dirancang oleh tim AWPF dengan sebaik-baiknya serta kita turun langsung ke lapangan membina kelompok perempuan agar peran perempuan kedepan di prioritaskan di berbagai sektor dan lini. Pasalnya, selama ini kita melihat masih banyak ketidakadilan yang melanda kaum perempuan baik itu dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, dan bidang-bidang lainnya.

Melihat hal itu, Kita berkomitmen mendorong lahirnya kebijakan yang keberpihakan pada kaum perempuan yang selama ini terbelenggu, dan kita juga berupaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan mulai tingkat atas ke tingkat paling bawah (Gampong).

‘Cukup sudah kekerasan terhadap perempuan kita alami saat konflik dulu, Jangan ada lagi kekerasan mulai saat ini sampai kapanpun. Mari bersama-sama kita mewujudkan generasi perempuan yang cerdas, bukan yang tertindas, generasi perempuan yang hebat bukan yang melarat, dan generasi perempuan yang maju, bukan sasaran para pelaku,” Demikian Direktur Aceh Womens for Peace Foundation, Irma Sari. (*)


Peringati IWD, Direktur AWPF Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Untuk Perempuan

AWPF.OR.ID| BANDA ACEH – International Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional 2021 diperingati pada hari ini 8 Maret 2021. Hari Perempuan Internasional diperingati untuk menyoroti wanita dan hak-hak mereka.

Mulai awal tahun 1900-an, IWD adalah hari global yang merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan. Hari itu juga menandai seruan untuk bertindak mempercepat kesetaraan perempuan.

Tema International Women’s Day 2021 adalah “Let’s all choose to challenge”.

Kita semua bisa memilih untuk menantang dan menyerukan bias dan ketidaksetaraan gender. Kita semua dapat memilih untuk mencari dan merayakan pencapaian wanita.

Secara kolektif, kita semua dapat membantu menciptakan dunia yang inklusif. Dari tantangan datanglah perubahan, jadi mari kita semua memilih untuk menantang.

Momen memperingati IWD, Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) Irma Sari,SHI menyebutkan moment perjuangan umtuk perempuan dalam pemenuhan hak-haknya.

“Kita melihat masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan khususnya kekerasan seksual yang terjadi di Aceh/kabupaten Bener Meriah yang di dampingi oleh AWPF” Jelas Irma.

Pun demikian, Irma juga mewakili suara Perempuan Aceh berharap ada kebijakan khusus dalam hal ini UU untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu penghukuman yang tepat terhadap pelaku kekerasan seksual (KS) dan pemenuhan hak korban (pemulihan  dan perberdayaan utk korban).

Terakhir, aktivis perempuan berharap pemerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian khusus untuk issue-issue perempuan semisal dialog interaktif dan penganggaran). Melalui peringatan IWD ini, kami juga mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS), Demikian papar Irma. (AA)

 


Peringati 16 HAKTP, AWPF Gelar Diskusi Dengan Perempuan Komunitas

AWPF.OR.ID| Aceh Besar – 10 Desember 2020 – Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) / Yayasan Perempuan Aceh untuk Perdamaian sebagai Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh yang memiliki perhatian terhadap Hak Azasi Perempuan dan Perdamaian.

AWPF dalam hal ini gelar Diskusi dan nonton bersama dengan kelompok perempuan komunitas dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2020 yang dipusatkan di gampong Bineeh Blang kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Dalam sambutan Pembukaan Diskusi, Irma Sari, SHI berharap kepada perempuan komunitas agar selalu siap menjaga dan merawat perdamaian di lingkungan sekitar, pun demikian merujuk pada tema 16 HAKTP Tahun ini “Gerak Bersama Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan” maka sudah seyogyanya kita sadar dan bangkit secara bersamaan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Kelompok Perempuan Komunitas Sedang nonton bersama Film Imposible Dream. (ist)

Irma juga menambahkan, Kegiatan kampanye akbar memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Banda Aceh dan sekitarnya bertujuan menggalang solidaritas masyarakat untuk berkomitmen menolak segala bentuk kekerasan dan membangun gerakan anti kekerasan terhadap perempuan. Demi memperkuat tekanan terhadap pemerintah dalam melaksanakan dan mengupayakan penghapusan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Tambah Direktur AWPF ini.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara AWPF dengan kelompok perempuan komunitas serta didukung juga oleh Depot Air Ahyan RO dan Percetakan Page Grafika.


AWPF Lanjutkan Pemetaan Kebutuhan Spesifik Perempuan Komunitas di Bener Meriah

AWPF.OR.ID | REDELONG – Setelah melakukan Review dengan Community Organizer dan anggota kelompok di Kabupaten Bener Meriah dua minggu lalu, Aceh Women’s for Peace Foundation melanjutkan pemetaan kebutuhan Spesifik perempuan dan penyusunan rencana tahunan komunitas perempuan khususnya d Kabupaten Bener Meriah.

Kegiatan pemetaan yang dilakukan AWPF ini di ikuti oleh dua kelompok komunitas (Dedingin Cilala dan Peteri Pitu) yang didominasi dari Tingkeum dan Balee Atu dengan jumlah peserta berkisar 40 orang.

Hal pemetaan ini kita lakukan untuk pemberdayaan komunitas perempuan yang selama ini belum sepenuh haknya dipenuhi oleh para pihak pengambil kebijakan, padahal menurut kasat mata kita melihat kebutuhan perempuan ini sangat penting untuk dipenuhi demi terciptanya suasana damai dan penuh keadilan dalam kehidupan sehari-hari, Ujar Irma Selaku Direktur AWPF.

“Kita ketahui bersama bahwa, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak d Bener Meriah hari ini sangat jauh dari kata aman, maka kita selaku perempuan harus mendata dan menyuarakan membela perempuan demi terciptanya situasi yang adil serta damai dalam kehidupan sosial”.

Lanjut Irma, Pemetaan ini guna Mewujudkan kelompok perempuan komunitas yang kuat, khususnya di daerah pasca konflik, agar secara berkelanjutan mampu menciptakan dan menjaga kehidupan yang nir-kekerasan, sejahtera dan berkeadilan sebagai wujud inisiasi damai dari perempuan untuk semua, Tutur Aktivis Perempuan ini.

BACA JUGA : AWPF Lakukan Review Keaktifan Kelompok Komunitas Bener Meriah

Kendati Demikian, Syafridah selaku Manajer Program berharap hasil yang ingin kita capai, Adanya rumusan kebutuhan spesifik dan Rencana Tahunan perempuan di komunitas, yang disampaikan kepada pemangku kepentingan di masing gampong dampingan program, Papar Ida.

Kemudian, pemetaan ini kita inginkan Adanya rumusan strategis Perempuan Komunitas dalam melindungi Perempuan Korban Kekerasan di lingkungannya, serta Adanya dukungan para pihak dan rencana tindak lanjut dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan oleh kelompok komunitas perempuan di masing-masing gampong, Tutup Syafridah yang akrab di sapa Kak Ida

Kegiatan pemetaan kebutuhan spesifik perempuan yang di ikuti oleh kaum ibu-ibu dari kelompok komunitas binaan AWPF tampak juga mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum memasuki acara dan semuanya memakai masker demi tercegahnya penularan Virus Covid-19 yang sedang marak terjadi saat ini. Informasi yang di himpun oleh awak media, aturan ini sudah disampaikan dari AWPF sebelumnya agar semua taat aturan Pemerintah dan wajib mematuhi protokol Covid-19. (AA)


AWPF Lakukan Review Keaktifan Kelompok Komunitas Bener Meriah

AWPF.OR.ID | BENER MERIAH – Aceh Women’s for Peace Foundation melakukan Review Keaktifan kelompok komunitas di wilayah kerja AWPF di Kabupaten Bener Meriah, Jum’at (30/10)

Kegiatan kunjungan kerja Aceh Womans for Peace Foundation ini di fasilitasi oleh Syafridah selaku Manajer Program di Lembaga Swadaya Masyarakat dan Nurbaety berlatar dari Community Organizer AWPF di wilayah Bener Meriah saat ini.

Pantauan media, sejauh review berlangsung yang dipusatkan di Aula Cafe ABL tersebut ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Community Organizer beserta kelompok komunitas AWPF untuk memperkokoh persatuan perempuan dalam menjaga perdamaian khususnya kaum perempuan, Jelas salah seorang Peserta Review.

Selain itu, Nurbaety juga menyampaikan hal positif yang sudah dilakukan AWPF selama ini, Kelompok Komunitas (pendampingan) di daerah sudah melakukan semaksimal mungkin dalam bekerja diantaranya :

1. Menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam hal komunikasi Persuasif.

2. menyekolahkan Anak Korban Kekerasan dan melakukan dampingan pemulihan Trauma kepada korban.

3. Mencoba mediasi masalah yang urgent dalam hal kekerasan terhadap perempuan.

Dari hal di atas, Irma Sary selaku Direktur AWPF menyambut baik penyampaian informasi dari Community Organizer AWPF dan anggota kelompok komunitas yang selama ini sudah bekerja dan membantu meredamkan berbagai issue yang menimbulkan keresahan di kalangan perempuan khususnya, Jelas Irma.

BACA JUGA : AWPF Lanjutkan Pemetaan Kebutuhan Spesifik Perempuan Komunitas di Bener Meriah

Selain itu, Mewakili lembaga AWPF saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah bekerja dengan maksimal, kita berharap ini tidak sampai disini saja, Tambah Irma.

Kedepannya, kita juga harus meningkatkan kapasitas perempuan dan menguasai ilmu pengetahuan baru yang didalamnya bisa mendorong untuk konsep-konsep pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang selama ini belum terealisasi dengan baik, Papar Irma.

Terakhir, AWPF berpesan kepada Community Organizer dan anggota komunitas terus lakukan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat dan AWPF siap selalu mendampingi ibu-ibu di wilayah Bener Meriah ini, Setiap kita pasti Punya tantangan, namun ubahlah tantangan menjadi kemenangan dalam proses ini, Demikian Ucap Direktur AWPF ini yang kerap disapa Bunda Irma. (AA)


AWPF : Tindakan Penghakiman Massa Wajib di Proses Hukum

Awpf.or.id | Banda Aceh – Terkait hebohnya pemberitaan di media social tentang memperlihatkan seorang perempuan yang dipotong rambutnya oleh sejumlah kaum lelaki akibat pencurian di Kabupaten Pidie Jaya, menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai kalangan di Aceh. Jum’at (19/06/2020).

Perlakuan semacam ini terhadap korban sangat tidak wajar dan mengancam kerukunan yang sudah berjalan lama di bumi Seramoe Mekkah ini. Seyogyanya kejadian ini bisa di proses sebagaimana hukum berlaku. Continue Reading


AWPF Kembali Gelar Diskusi Rutin dengan Perempuan Bineh Blang dan Pantee

Awpf.or.id | Jantho – Aceh Womans for Peace Foundation Gelar pertemuan dengan kaum perempuan di Gampong Bineh Blang dan Pantee, Pagar Air Aceh Besar, Selasa (09/06/2020).

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh AWPF untuk peningkatan kapasitas kaum perempuan terkhusus di dua Gampong tersebut yang merupakan wilayah dampingannya yayasan perempuan untuk perdamaian tersebut. Continue Reading